Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2018, Jumat (8/12/17) lalu. Rapat ini dihadiri oleh beberapa anggota Komisi 2 DPRD Sulbar dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulbar.
"Pada rapat itu, disebutkan bahwa ada program misi dagang. Kemudian saya tanya ini mau ke mana, untuk apa?. Dia menjawab, ini untuk promosi produksi pertanian kita. Seperti Kopi dan Kakao. Terus saya tanya balik, sampai saya sampai pada kesimpulan, bahwa program ini mengada-ada," kata Sukri kepada INDOSPORT yang dihubungi via telepon.
Alasan Sukri Umar menolak program itu, karena menurutnya banyak hal janggal. Terutama soal promosi kopi sampai ke Rusia. Setahunya produksi kopi di Provinsi ke-34 Indonesia ini belum cukup untuk sampai berbicara bagaimana mengekspor.
"Produksi Kopi kita masih terbilang rendah. Makanya saya tanya, lebih baik anggaran 4 Miliar itu, kita programkan untuk tanam kopi dulu. Baru bicara soal ekspor," ujarnya.
Logo Piala Dunia Rusia 2018.Legislator ini kemudian tambah berang, sebab saat ia mengajukan pertanyaan mengenai promosi produk itu, tiba-tiba seseorang dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyahut.
"Dia bilang, bukan hanya itu Pak. Perjalanan ini juga memasukkan program misi kebudayaan. Tak hanya itu, Dia juga bilang kalau ke Rusia ini juga sekalian menonton Piala Dunia. Nah, di situ saya semakin jengkel, karena kalau soal budaya itu kan urusan Dinas Pariwisata, dan apa urusannya dengan Piala Dunia," tutur Sukri menirukan pembicaraanya jumat lalu itu.
Hasil Drawing Piala Dunia 2018Saat INDOSPORT menanyakan apa kah benar di program itu tertera tanggal dan jadwal keberangkatan perjalanan dinas ke Rusia. Sukri mengatakan kalau program itu belum detail sampai ke sana, namun yang pasti pihak Pemda memasukkan program itu untuk melakukan perjalanan dinas ke Rusia tahun 2018.
"Rencana perjalanan dinasnya 2018, tepatnya saya tidak tahu. Ini kan sifatnya masih rencana, belum tentu disetujui, tapi yang pasti saya menolak. Sebentar lagi kita bahas Ranperda, nanti ini masuk di ranah banggar. Saya sarankan dicoret. Tapi yah, entahlah kalau misalnya RAPBD tiba-tiba muncul," ujarnya.
Sukri Umar, Legislator DPRD SulbarLebih lanjut, Sukri menegaskan kalau pihaknya tetap menganggap program ini tak masuk akal. Karenanya, ia menyarankan agar pemerintah Provinsi Sulawesi-Barat serius mengevaluasi program-programnya, jangan melenceng jauh dari visi dan misinya.
"Saya ingin pemda ini lebih sistematis demi mencapai visinya dan misinya. Ini Belum melakukan apa-apa, datanya ngawur, tiba-tiba mau melakukan perjalanan jauh sampai ke Rusia," tegasnya.