Asian Games 2018

Terganjal Kementerian Pertanian, Pacuan Kuda Pulomas Belum Kantongi Sertifikasi

Senin, 6 Maret 2017 20:44 WIB
Penulis: Lanjar Wiratri | Editor: Gema Trisna Yudha
© INDOSPORT/Lanjar Wiratri
Maket venue pacuan berkuda Pulomas. Copyright: © INDOSPORT/Lanjar Wiratri
Maket venue pacuan berkuda Pulomas.

Pihak Komite Olimpiade Asia (OCA) bersama penyelenggara Asian Games 2018 di Indonesia (INASGOC) memantau perkembangan pembangunan venue Pacuan Kuda Pulomas untuk ajang Asian Games 2018.

Pembangunan venue pacuan kuda berjalan sesuai rencana, namun proses pengurusan sertifikasi arena bebas penyakit belum dikantongi.

Direktur Utama PT Pulomas Jaya, Bambang Mursalin mengungkapkan, progres pembangunan venue pacuan kuda alias equestrian Pulomas telah mencapai 20 persen. Direncanakan kelar pada Juli 2018 untuk Asian Games, venue pacuan kuda juga bersiap untuk menggelar tes event akhir tahun ini.

Pacuan berkuda Pulomas.

"Ada Lima kali pertandingan untuk tes event, tapi itu tidak resmi dari OCA karena tidak termasuk equestrian, tapi tes event sendiri. Sudah koordinasi dengan federasi olahraga berkuda," ujar Bambang saat ditemui di venue pacuan kuda, Pulomas.

Hampir tak ada kendala berarti yang dihadapi untuk pembangunan venue pacuan kuda. Terkecuali terkait sertifikasi arena bebas penyakit yang harus dimiliki oleh venue pacua kuda Pulomas.

"Sertifikasi sudah dari tahun lalu kita urus karena itu harus dikirim Kementerian Pertanian ke Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) oleh INASGOC, OCA dan pihak venue equestrian," tambahnya.

Lintasan pacu kuda Pulomas sebelum renovasi.

Rencananya, Selasa (07/03/17) besok, pihak Pulomas Jaya beserta INASGOC akan mengadakan rapat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait pengurusan sertifikasi.

"Secara internal diundang besok untuk rapat kita dan INASGOC untuk mendorong Kementerian Pertanian agar kirim surat resmi ke OIE," tambahnya.

"INASGOC sudah kirim ke Kementerian Pertanian, kita tinggal push dari Kemenpora dan Kemenko PMK, tapi sama sekali gak menghambat pembangunan karena ini kan urusan sertifikasi saja," tutupnya.