AkuratCo

Ada Putusan MK, Anies Baswedan Diminta Segera Cabut SK UMP 2022

Selasa, 30 November 2021 18:35 WIB
Editor: Nugrahenny Putri Untari
© Dewan Pers.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta merevisi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Copyright: © Dewan Pers.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta merevisi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.

INDOSPORT.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk segera merevisi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.

Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

“Segera cabut Surat Keputusan (SK) terkait penetapan UMP tahun 2022,” kata Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta, Winarso, dalam keterangannya, Selasa (30/11/21).

“Lakukan revisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," tambahnya.

Winarso menegaskan, gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia wajib mencabut SK perihal UMP tahun 2022, termasuk gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Selain pencabutan SK UMP, KSPI DKI Jakarta juga mendesak Anies mengembalikan formula penetapan UMP 2022, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Winarso mengatakan, buruh dari KSPI DKI Jakarta akan kembali turun ke jalan dengan massa aksi besar-besaran mengepung Balai Kota Jakarta, untuk meminta Anies mencabut SK penetapan UMP 2022.

Kemudian, meminta melakukan revisi, dengan kembali mengacu kepada UU Nomor 13 tahun 2003 dan PP nomor 78 tahun 2015.  

“KSPI akan memaksimalkan aksi massa sampai dengan Gubernur memenuhi tuntutan mereka terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022 tanpa Omnibus Law yang sudah dinyatakan inskonstitusional oleh MK," ujarnya.

Dia juga menambahkan, KSPI DKI memberikan apresiasi kepada MK atas putusan tersebut. Putusan yang dikeluarkan MK sesuai dengan kehendak buruh yang menolak keras penerapan UU Cipta Kerja klaster sektor Ketenagakerjaan yang dinilai tidak ramah terhadap kaum buruh.

Anies Baswedan diketahui telah menetapkan UMP 2022 sebesar Rp4.452.724 atau naik dari sebelumnya Rp4.416.186,548.

Dengan besaran itu, DKI Jakarta tetap menjadi kota dengan UMP tertinggi, yang telah diperhitungkan berdasarkan rata-rata upah minimum tahun 2022 yang naik sebesar 1,09 persen.

Baca berita asli di Akurat.co

Disclaimer : Artikel ini adalah kerja sama antara Indosport.com dengan AkuratCo Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari AkuratCo