INDOSPORT.COM - Sosok Edy Rahmayadi pernah menjadi begitu tenar di telinga masyarakat Indonesia. Apalagi kalau bukan karena perannya sebagai ketua umum PSSI.
Sebagai seorang Pangkostrad, Edy awalnya bukanlah sosok yang dikenal luas sampai akhirnya ia berkecimpung sebagai orang nomor satu di PSSI.
Pada awalnya ia dianggap sosok ideal karena rekam jejaknya yang dinilai bisa membawa PSSI ke era baru. Namun, anggapan itu keliru, Edy Rahmayadi harus mundur sebelum masa jabatnya berakhir dengan diiringi polemik.
Walau kurang populis, harus diakui bahwa Edy Rahmayadi mampu membelah opini publik.
Begitu banyak masyarakat yang menyatukan suara untuk memintanya mundur. Namun, seiring dengan terbongkarnya jaringan ‘mafia bola’ di tubuh PSSI, banyak yang mulai membela Edy dan menganggap dirinya bukanlah biang persoalan yang harus segera disingkirkan. Tagar #EdyOut berubah menjadi #EdyStay.
Berbeda dengan Nurdin Halid, Djohar Arifin, atau pun La Nyalla, Edy Rahmayadi adalah ketum yang tidak pernah terlibat kasus hukum. Ia juga tidak pernah membuat Liga Indonesia terpecah menjadi dua. Jika menganalogikan dengan ‘dosa’, mungkin ‘dosa’ Edy di PSSI tak sebesar tiga pendahulunya.
Bisa jadi inilah yang akhirnya membuat opini publik terbelah tentang dirinya. Lalu, bagaimana cara kita menilai rapor Edy Rahmayadi secara adil dan komprehensif?
Ketimbang menilai lewat subjektivitas semata, lantas apa yang sebenarnya mampu menjadi acuan bagi publik untuk tahu pertanggungjawaban Edy Rahmayadi dalam memenuhi tugasnya di PSSI?
Untuk menjawab hal ini, kami pun telah membuat analisis dan memutuskan untuk memilih tiga alat ukur atau Key Performance Indicator untuk menilai kinerja Edy secara komprehensif. Ketiga alat ukur itu adalah Statuta PSSI, Visi & Misi yang dibawa Edy, dan terakhir sekaligus terpenting penliaian Voters.