Banyak Agenda Penting di 2024, PON XXI Aceh-Sumut Berpotensi Ditunda

INDOSPORT.COM - Gubernur Provinsi Aceh, Nova Iriansyah, menyebut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 berpotensi untuk ditunda.

Agenda politik Pemilu serentak 2024 ditengarai menjadi faktor membuat PON XXI harus ditunda.

"Kita juga tahu PON XX kan diundur setahun, kami menduga 2024 ada Pileg, Pilkada, dan Pilpres, jangan-jangan bergeser (ditunda) juga," ujar Nova Iriansyah dilansir dari Antara.

Meski demikian, Nova tidak terlalu menjelaskan secara spesifik tentang persiapan PON XXI tahun 2024 bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Pertemuan dengan mantan Pangkostrad itu diakui Politikus Partai Demokrat itu hanya silaturahmi biasa.

"Sebenarya ini silaturahmi biasa, setiap ada kesempatan saya dengan senior pak Gubernur Sumut, selalu diskusi, tidak spesifi masalah PON, masalah PON saya pikir sudah berjalan," sambungnya lagi.

Nova Iriansyah mengaku jika Persiapan PON XXI Aceh-Sumut sudah diurus oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) masing-masing daaerah.

"Sudah mengalir seperti apa adanya, KONI yang urus, nanti pada saat kita ketua panitianya, secara formal kan Gubernur, nanti 2024 atau mungkin 2023 dimulai," kata Nova.

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi pun setuju dengan pernyataan Nova. Edy mengatakan pertemuan itu lebih membicarakan banyak hal di luar PON 2024.

"Kita sampaikan tidak secara khusus bicara PON, kita bicara ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, kita kan tetangga yang dekat. Orang Sumatera Utara banyak di Aceh dan orang Aceh banyak di Sumatera Utara," ucap Edy.

"Silaturahmi setiap saat dilakukan, kami diskusi, banyak yang bisa dimanfaatkan di semua bidang," sambungnya lagi.

Edy Rahmayadi dan Nova Iriansyah akan terus menjalin komunikasi untuk mensukseskan PON XXI.

1. Venue PON Dipersiapkan

Venue untuk PON XXI Aceh-Sumut pun sedang dipersiapkan, salah satunya dengan membangun sport center di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Hal itu akan segera terealisasi setelah Kemeterian ATR/BPN menerbitkan sertifikat atas lahan tersebut.

"Hari ini kita serahkan sertifikat untuk sport center yang sejak lama bermasalah," ujar Sofyan Jalil selaku Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil.

Dengan terbitnya sertifikat lahan sport center, maka dipastikan tidak ada lagi persoalan mengenai legalitas tanah. Menurut Sofyan Jalil, sertifikat dapat terbit berkat kerja keras semua pihak.

Sebagai informasi, kawasan sport center akan dibangun di atas lahan seluas 300 hektar dan pembangunan tersebut diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Rp8,6 triliun.