Dana Minim, Prestasi Dituntut, Ini Potret Olahraga Nasional

Kisruh PSSI, Rio Haryanto yang masih berhutang dana demi membalap di ajang Formula 1, hingga skandal Hambalang yang dibuka kembali menjadi drama yang mewarnai pentas olahraga Indonesia di tahun ini. Namun tak banyak yang memberi perhatian pada cabang-cabang olahraga lain yang sangat membutuhkan perhatian.

Prestasi dan dukungan dana menjadi dua hal bersinergi yang tak akan bisa dipisahkan. Prestasi akan hadir jika pemerintah efektif memberi dukungan dana memadai untuk pembinaan atlet, hingga pembangunan fasilitas olahraga yang dibutuhkan.

Namun kenyataanya, beberapa pengurus cabang olahraga justru menjerit, mereka mengklaim kesulitan untuk meningkatkan prestasi atlet jelang event bergengsi seperti Asian Games yang dalam waktu dua tahun akan dilangsungkan di Indonesia.

Ilustrasi

Pengurus federasi cabang olahraga seolah tak acuh dengan nasib organisasi yang dipimpinnya, padahal sudah menjadi rahasia umum jika pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tak bisa terlalu diandalakan jika sudah menyangkut dengan urusan uang.

Kondisi seperti ini seperti mengulang sejarah kelam olahraga ini di era 70-an. Laporan majalah Tempo terbitan 10 Maret 1979 menyebut bahwa persoalan dana olahraga jadi kisah klasik yang tak selesai dari tahun ke tahun. Di laporan tersebut, dalam sidang paripurna Komiter Olahraga Nasional Indonesia di Jakarta, Ketua Umum KONI saat itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengungkap sulit sekali mencari dana untuk persiapan SEA Games X. Kontingen SEA Games Indonesia saat itu hanya mendapat alokasi dana sebesar Rp.700.000 untuk cabor beregu dan Rp. 30.000 buat cabor perorangan. 

"Apa yang bisa kami lakukan dengan uang segitu?" kata Sekjen Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia saat itu, Willy Warokka. 

Kekinian kondisi tak juga berubah. Bahkan di salah satu daerah, tepatnya di Kuala Tungkal, Tanjab Barat, anggaran untuk kegiatan olahraga di APBD dihapuskan. Seperti dilansir dari infotanjab.com, 

Anand Viqiriza, salah satu pengurus KONI Tanjab Barat mempertanyakan dasar apa dari pihak legislatif membatalkan anggaran KONI. 

"Kalau dari persepsi undang-undang yang ada, ini sudah salah. Karena menurut undang-undang, pemda wajib menganggarkan atau membantu kegiatan olahraga nasional, namun disesuaikan dengan keuangan daerah," kata Anand. 

Anjloknya dana bagi hasil (DBH) Migas sejak awal 2015 kemarin membuat APBD Tanjab Barat ‎turun drastis, 2016 anggaran untuk pendapatan belanja daerah pesisir ini hanya di kisaran Rp 900 miliar, angka yang tentu sangat kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya mencapai Rp 1,4 triliun.

Aksi protes warga Tanjung Jabung Barat soal dana olahraga yang tidak ada. 

Akibatnya banya program yang tak bisa diakomodir, meliputi berbagai sektor diantaranya bidang olahraga, dalam rapat yang dilangsungnya beberapa hari lalu, DPRD Tanjab Barat memutuskan bahwa alokasi anggaran untuk olahraga baik kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) maupun melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Disporabudpar) ‎ditiadakan di 2016.

Lantas seberapa seriuskah pemerintah ingin memajukan olahraga Indonesia? Alokasi anggaran APBN untuk olahraga justru terus menerus turun dari waktu ke waktu, meski tuntutan menghadirkan prestasi terus dibebankan.

Menghadirkan prestasi untuk olahraga Indonesia hanya akan menjadi mimpi di siang bolong belaka jika pemerintah tak serius untuk merevisi banyak hal untuk kemajuan olahraga. INDOSPORT menyajikan sejumlah catatan terkait kondisi nyata dana olahraga Indonesia saat ini.

1. Alokasi Anggaran utuk Olahraga Minim

Dalam situs resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), alokasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2016 sebesar Rp. 3.302.254.708.000,- (tiga triliun tiga ratus dua miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), naik sebanyak sebesar  Rp. 268.141.432.000 (8,1%) dari  Rp. 3.034.113.276.000.

Tiga program prioritas keolahragaan di 2016 yang menjadi fokus Kemenpora terkait dengan percepatan persiapan Asian Games 2018 khususnya pada sisi pembangunan infrastruktur, percepatan persiapan MotoGP 2017 – 2019 khususnya pada sisi pembangunan infrastruktur, dan dukungan partisipasi Kemenpora dan berbagai pihak terkait bagi Rio Haryanto di F1.

Tiga program tersebut menjadi perhatian serius Kemenpora saat ini. Namun bagai butiran debu, kenaikan anggaran sebesar Rp.200 miliar dibanding tahun lalu, dinilai pengamat olahraga, Anton Sujoyo, tak cukup untuk membuat Indonesia berprestasi di kancah Internasional, termasuk dalam event olahraga Asian Games 2018.

“Pemerintah tak pernah peduli dengan olahraga cabang olahraga tak bisa mengandalakan semuanya dari pemerintah. Mereka tidak bisa abai anggaran hanya 0,0034 persen untuk olahraga, baik itu untuk Kemenpora atau Koni,” ujar Anton.

“Pemerintah tidak pernah sadar olahraga penting. Bahkan di masa orde lama, mereka lebih care dan berperan membangun fasilitas olahraga. Di zaman Orba anggaran untuk olahraga masi lumayan, 1 persen dari APBN,” tambahnya.

2. Masalah tak terselesai Federasi Olahraga

Posisi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI), Sandiaga Uno, tengah diguncang setelah para Ketua Komisi Teknik (Komtek) cabang aquatik mendesaknya untuk mundur. Sandiaga Uno dinilai telah melanggar AD ART kepengurusan PB PRSI dan tak memiliki kepedulian terhadap organisasi yang dipimpinnya.

Kisruh yang terjadi di tubuh PB PRSI dilatari oleh ketidakpedulian pemimpin dalam mengangkat prestasi atlet dan cabang olahraga yang dibinanya. Saat terpilih menjadi ketua, pera pengurus PRSA memiliki ekspektasi lebih jika Sandiaga akan mampu memberi dukungan penuh termasuk urusan dana mengingat ia merupakan seorang pengusaha sukses.

Namun yang terjadi justru cabang olahraga di tubuh PB PRSI terbengkalai karena banyak dari perngurus yang harus merogoh kantong pribadi untuk mendanai atlet mereka. Baik saat berlaga di event nasional maupun internasional, atau sekadar membeli peralatan yang wajib dimilik atlet.

Hal serupa terjadi di tubuh Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).  Tak adanya dukungan penuh dari pihak pemerintah dalam hal ini KONI membuat prestasi atlet panjat tebing Indonesia sulit berkembang. 

“Tidak rutin mengirim. Kendala dana sih biasanya yang jadi penyebab, jarang dana yang diajukan untuk ikut turnamen itu disetujui 100 persen biasanya hanya sebagian. Sayang sih sebenarnya kalo kita absen mengikuti turnamen panjat tebing karena itu bisa berimbas ke peringkat dunia yang turun jika tidak rutin mengikuti turnamen,” lanjutnya.

Kondisi miris juga dialami PSSI. Drama dimulai dari pembekuan organisasi tersebut, berhentinya kompetisi Liga Indonesia, ancaman sanksi berat FIFA yang akan kembali dijatuhkan, hingga terakhir penetapan tersangka Ketua PSSI versi Munas Surabaya, La Nyalla Mataliti. 

Namun sebenarnya, perlukah Kemenpora sebagai utusan pemerintaj terlibat terlalu dalam terkait urusan PSSI? Seperti diketahui dalam statuta dan regulasi  FIFA tercantum jelas jika tak boleh ada intervensi pemerintah untuk urusan sepak bola.

“Yang sibuk diurus PSSI. Untuk urusan olahraga prestasi serahkan ke federasi. Dia (Menpora, Imam Nahrawi) tidak punya keahlian di sana. Seharusnya pemerintah mengurusi hal penting yang juga ada di Undang-undang olahraga nasional, yakni membuka akses agar masyarakat indonesia bisa memnikmati fasilitas olahraga,” ujar pengamat olahraga Anton Sanjoyo.

“Pemerintah gak punya dana untuk membangun, yang berperan besar justru swasta yang karena tidak ada intensif maka akan lebih menitikberatakan ke pencarian keuntungan,” tambahnya

3. Fasilitas Olahraga untuk Rakyat Indonesia Minim

Sibuk dengan urusan olahraga prestasi, pemerintah Indonesia seolah lupa jika mereka memiliki tanggung jawa besar untuk menghadirkan bibit-bibit atlet untuk kemajuan baru olahraga Indonesia di masa depan dan ruang terbuka hijau untuk fasilitas olahraga rekreasi masyarakat menjadi cara untuk melahirkan atlet-atlet baru berprestasi.

Menurut Anton Sanjoyo, ruang terbuka hijau dapat digunakan oleh para generasi penerus bangsa untuk mengasah kemampuan mereka dibidang olahraga. Lapangan luas untuk anak-anak bermain sepak bola bahkan nyaris langka ditemui sekarang, teritama di kota-kota besar.

“Menempatan olahraga menjadi bagian dari pembangunan. Tak Cuma dana dana, political action, pembangunan fasilitas olahraga, membuka ruang terbuka hijau ada dalam uu olahraga nasional, pemerintah bertanggung jawab bukan hanya olahraga nasional,  tapi juga untuk olahrag rekreasi dan keluarga dan itu sama sekali tak digarap oleh menpora imam nahrawi,” kritik Anton.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Indonesia nyaris tak ada apa-apanya. Negeri Singa dinobatkan sebagai kota olahraga terbaik di Asia, dalam Sport Accord International Convention pada 2012 silam, negara yang pernah dijajah Inggris itu mengungguli Inggris dana Australia dalam urusan perhatian pemerintah pada olahraga.

Singapura yang luas wilayahnya bagai bumi dan langit dengan Indonesia tak menjadikan keterbatasan lahan sebagai alasan untuk membangun fasilias olahraga berstandar Intrnasional. Jika Indonesia masih bermimpi menjadi tuan rumah ajang balap  MotoGP, Singapura dengan Sirkuit jalan raya Marina Bay-nya telah menyelenggarakan ajang balap mobil Formula 1.

4. Pemerintah Harus Mengurai Benang Kusut Dunia Olahraga

Dibutuhkan keberanian pemimipin untuk mengubah keadaan suatu bangsa, termasuk untuk membawa cabang olahraga Indonesia agar berjaya di mata dunia. presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertindak nyata jika ingin olahraga dari negeri yang dipimpinnya tak terus tertinggal di banding negara-negara lain.

Hal tersebut dapat dimulai dari jangka pendek, seperti pembinaan atlet agar meraih lebih banyak medali di ajang Asian Games 2018 mendatang. Tak perlu dana besar, namun efektivitas alokasi anggran apat ditempatkan oleh pemerintah, dalam hal ini kemenpora untuk 

“Pembinaan  olahraga di bawah satlak prima dapat difokuskan, dana tak perlu besar asal efektif.  Anggaran ada untuk atlet elit di pelatnas dan atlet di bawahnya memang meningkat, tapi masih kurang. Program pembinaan atlet masih buruk,” ujar pengamat olahraga, Fritz Simanjuntak.

“Sistem kompetisi gak ada, latihan tidak beres dan sebagainya. Makas siapa pun yang ingin jadi pengusrus federasi cabang olahraga harus siap dengan duit dan solusi,” tambahnya.

Sementara untuk lingkup yang lebih besar untuk masa depan olahraga Indonesia, Presiden Jokowi diminta untuk berani merevsisi banya peraturan terkait olahraga. Benang kusust dunia olahraga Indonesia memang sulit terurai, namun berarti tidak mungkin.

“BUMN ada ratusan bisa menyisihkan keuntungan sedikit untuk membangun cabang olahraga. Butuh keberanian presiden, ia bisa keluarkan kepres. Lalu Mendagri memastikan ada ruang hijau untuk fasiitas olahraga. Sampai kapanpun tidak bisa bersaing masalah prestasi dengan dunia jika hal itu tak dimulai,” tambah pengamat olahraga, Anton Sanjoyo.