Masalah Kontroversial dan Memalukan Warnai Gelaran PON
Berbagai insiden tak terduga yang sangat disayangkan nyatanya terjadi di PON setelah gelaran itu resmi dibuka pada 17 September lalu oleh Presiden Joko Widodo. PON yang seharusnya menjadi ajang untuk mempersatukan daerah-daerah di Indonesia dalam semangat olahraga, justu menimbulkan perpecahan.
Isu bentrokan suporter saat pertandingan berlangsung, hingga insiden pemukulan dan ancaman mewarnai gelaran empat tahunan tersebut. Tak hanya di ajang PON Jabar 2016, berbaga kontroversi memang tercatat pernah mewarnai ajang tersebut semenjak digulirkan pada 1948 silam.
Berikut INDOSPORT merangkum berbagai kejadian atau kasus kontroversial yang terjadi sepanjang sejarah penyelenggaraan PON:
1. Sejarah Awal PON
PON merupakan salah satu cara Indonesia mengobati rasa patah hati karena sempat tak diakui sebagai suatu negara di awal kemerdekaan. Tak adanya pengakuan dunia bagi kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia menjadi penghalang besar kontingen Tanah Air untuk mengikuti Olimpade London di tahun 1948.
Peristiwa itu pun menjadi topik pembahasan pada konferensi darurat PORI pada tanggal 1 Mei 1948 di Solo. Konferensi sepakat untuk mengadakan Pekan Olahraga yang direncanakan berlangsung pada bulan Agustus atau September 1948 di Solo.
Di masa itu, PORI ingin menghidupkan lagi ajang pekan olahraga yang pernah diadakan Ikatan Sport Indonesia (ISI) pada 1938 (yang terkenal dengan nama ISI Sportweek atau Pekan Olahraga ISI).
2. Pernah Dibiayai Uang Judi
Tak banyak yang tahu jika ajang PON ke VII di Surabaya pada 1969 mendapatan dukungan finansial yang bersumber dari dana judi. Demi tetap membuat hajatan empat tahunan itu bergulir, Indonesia yang pada masa itu tengah dililit krisis ekonomi tak kehabisan akal.
Pada saat itu, kas pemerintah Jawa Timur tak cukup untuk menyokong gelaran PON sementara KONI pusat tidak mengeluarkan dana sepeserpun. Hingga akhirnya melalui izin Menteri Sosial Dimsa itu, uang hasil undian berbau judi Lotere Totalisator (Lotto) dijadikan sumber dana.
Meski dianggap kontroversial, namun nyatanya uang yang didapatkan dari pengumpulan Lotto mampu mendanai pembangunan venue PON di masa itu. Stadion Tambaksaridi Surabaya yang kini berganti nama menjadi Gelora 10 November merupakan saksi bisu yang dibangun dari dana judi.
3. Penyelewengan Dana PON Riau 2012
Olahraga tampaknya menjadi lahan basah untuk mengeruk uang bagi sebagian pihak di Tanah air. Ajang PON 2012 di Provinsi Riau lalu menjadi kontroversi setelah ditemukan penyelewengan dana yang digunakan untuk membiayai gelaran tersebut.
Gubernur Riau kala itu, Rusli Zainal, bahkan diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menyelewengkan dana pembangunan infrastruktur PON. Pembangunan Stadion Utama Riau, di Jalan Naga Sakti, Pekanbaru, senilai Rp 1,18 triliun pun mangkrak akibat kasus korupsi anggaran yang melibatkan jajaran pejabat Riau.
Sebelum penyelenggaraan PON Jabar 2016, pemerintah melalui Kemenpora pun telah mewant-wanti agar kasus korupsi anggaran tak terjadi lagi di PON kali ini.
"Kita tidak ingin seperti di Riau, usai PON terjadi masalah. Jadi jangan terjadi di Jabar," ujar Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gato Dewa Broto
4. Pecah Belah Daerah Hingga Kasus Penganiayaan di PON Jabar 2016
PON Jawa Barat yang diharapkan dapat berlangsung lebih baik ketimbang gelaran PON Riau empat tahun silam, justru mulai bergejolak. Dimulai dari aksi bentrokan antar suporter saat pertandingan sepakbola yang mempertemukan DKI Jakarta vs Jawa Barat di stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat.
Lalu setelahnya, muncul aksi kericuhan saat pertandingan polo air yang mempertemukan Jawa Barat kontra Sumatera Selatan. Bahkan atlet DKI Jakarta yang notabene hanya menonton jalannya pertandingan justru menjadi sasaran pemukulan yng diduga dilakukan oknum TNI.
Entah kebetulan atau tidak, namun kerusuhan dan kontroversi selalu terjadi saat tim tuan rumah, Jawa Barat bertanding. Terakhir, ada kabar yang menyebutkan jika wartawan surat kabar Jawa Barat mendapatkan ancaman dan intimidasi karena memberitakan permasalahan penyelewengan anggaran dana di PON.