Gelar MotoGP, Indonesia Tersandung Birokrasi

Menpora Imam Nahrawi baru saja melakukan pertemuan dengan Carmelo Ezpeleta dari Dorna Sports selaku promotor MotoGP terkait pemberian slot kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah ajang balap motor terbesar di dunia, MotoGP. Dari pertemuan tersebut disampaikan tiga poin penting dari Menpora yang intinya bahwa Indonesia akan memenuhi prosedur dan persyaratan untuk menjadi tuan rumah.

"Menteri menyampaikan kepada pihak Dorna bahwa bukan tidak ada maksud untuk mempercepat dari persiapan atau komitmen pihak Indonesia tetapi karena aturan dan birokrasinya sangat ketat sekali. Pemerintah Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin," papar Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto kepada rekan media termasuk INDOSPORT saat konferensi pers di Media Center Kemenpora, Jakarta.

Meski terkendala masalah birokrasi yang cukup rumit dan ketat, pemerintah menyatakan bahwa mereka sangat bersungguh-sungguh untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP.

"Pemerintah bersungguh-sungguh ingin menjadikan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2017. Initial letter sudah diberikan kepada pihak Dorna meski Dorna mengingatkan dua hal penting yang perlu yaitu Letter of Intent (LoI) dan Master Plan, dan itu ditunggu oleh pihak Dorna pada bulan November," lanjutnya.

Selanjutnya akan segera disusun keputusan presiden terkait penyelenggaraan MotoGP karena harus ada payung hukumnya. Diluar permasalahan serta kelengkapan perangkat tersebut, Menteri menyampaikan rasa bahagianya karena mendapatkan kepercayaan untuk jadi penyelenggara MotoGP.

"Menteri merasa bahagia dapat kepercayaan untuk jadi penyelenggara MotoGP. Karena menurut Carmelo sesungguhnya banyak negara yang juga berminat menjadi kompetitor seperti Thailand, Brazil, Chile, Kazakstan. Itu yang diantaranya berkeinginan sekali," pungkas Gatot.