"Tolong baca lagi dengan teliti SK Menpora No. 01307 tentang pembekuan PSSI, Diktum ke-3. Isinya meminta kepada semua jajaran pemerintahan di pusat/daerah untuk tidak memberikan pelayanan publik kepada PSSI," ujar Aristo Pangaribuan selaku kuasa hukum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
"Itulah yang dilakukan Imigrasi dalam kasus Pahang FA. Sehingga Imigrasi meminta Persipura untuk ke BOPI, karena Imigrasi tidak melayani PSSI," sambung Aristo.
Sebelumnya, pada 13 Juni 2015, Persipura bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga bertemu perwakilan AFC untuk mempertanyakan batalnya pertandingan mereka melawan klub asal Malaysia, Pahang FA di AFC Cup 2015. Sayang, tidak ada jawaban memuaskan dan membuat tim Mutiara Hitam menggugat PSSI.
Perwakilan Persipura berserta DPRD Papua berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk bertemu PSSI. Mereka meminta klarifikasi dan kejelasan siapa yang bertanggungjawab atas gagalnya pertandingan AFC Cup antara Persipura melawan Pahang FA.
Aristo juga menyatakan bahwa situasi carut-marut seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya Persipura selalu lancar menjalankan pertandingan internasional sebelum turunya SK Menpora.
"Apakah dulu juga begitu? Tidak! AFC Cup diikuti Persipura bukan sekali. Dari dulu diurus PSSI tidak pernah ada masalah. Tapi sejak SK Menpora ada, lahirlah masalah yang menimpa Persipura," ungkap Aristo.
Seperti yang sebelumnya ramai diberitakan, Persipura gagal melaksanakan pertandingan 16 besar AFC Cup di Wamena, menurut Statuta FIFA pihak tuan rumah, harus membantu dan mempermudah pengurus visa sesuai dengan UU internasional tentang keolahragaan.
Regulasi FIFA telah menilai kegagalan pertandingan ini adalah kesalahan pihak Persipura terutama Panita Pelaksana. Damion Stewart (Jamaika), Matias Conti (Argentina), dan Dickson Nwakaeme (Nigeria) adalah tiga pemain Pahang FA yang tidak diperbolehkan masuk oleh Imigrasi Indonesia.