Terkait hal tersebut, Ketua Tim Transisi, Bibit Samad Rianto mengatakan bahwa sempat ada kesalahan surat dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mengenai penyelenggaraan Pra PON cabang olahraga sepakbola, yang akhirnya harus berhenti.
"Ada surat dari KONI ke PSSI buat nyelenggarain Pra PON. Seharusnya yang menyelenggarakan Pra PON adalah KONI dengan Tim Transisi karena PSSI tidak diakui. Yang sudah berjalan dihentikan sementara, hingga ada keputusan dari KONI dan Tim Transisi," jelas Bibit saat ditemui awak media di kantor Kemenpora.
Pengambil alihan pelaksanaan cabor sepakbola ini dinilai Bibit bukanlah suatu intervensi, ia menjelaskan bahwa tim transisi hanya menjalankan aturan yang berlaku, terlebih status PSSI saat ini tidak diakui oleh pemerintah.
"Kita beri tahu sesuai aturan main yang ada, undang-undang yang ada. Yang jelas PSSI tidak diakui pemerintah, mustinya KONI dan tim transisi yang menggulirkan Pra PON (cabor sepakbola)," sambung mantan wakil ketua KPK ini.
Menambahkan perkataan mantan wakil ketua KPK ini, Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Djoko Pekik Irianto menjelaskan bahwa nantinya kemungkinan Pra PON akan dibagi kedalam delapan grup dan diisi oleh empat tim.
"Nanti ada sistem yang baru (Pra PON cabor Sepakbola), wacana ada delapan grup yang diisi empat tim. Tempat akan diundi, tuan rumah nanti juga akan diundi. Ini wacana yang ditawarkan tim transisi demi mewujudkan tata kelola yang objektif," ujar Djoko Pekik dalam kesempatan terpisah.