PSSI dan Tim 9 Makin Panas
Djohar menegaskan pihaknya tidak akan menanggapi tim 9. Hal itu disebabkan karena PSSI tidak pernah diberitahu secara resmi mengenai pembentukan tim yang akan mengevaluasi kinerja mereka, Rabu (07/01/15).
Rencananya tim 9 akan menjadwalkan pertemuan dengan PSSI untuk mencari akar masalah yang dihadapi organisasi tertinggi sepakbola di tanah air tersebut.
Namun nampaknya upaya itu akan sulit karena munculnya resistensi dari PSSI terhadap tim yang diketuai oleh mantan Wakapolri, Komjen Pol. (purn) Oegroseno.
"PSSI tidak pernah secara resmi menerima pemberitahuan. Jadi kami tidak akan menanggapi. Kita tidak kenal tim 9. Kita tidak akan layani itu," tolak Djohar saat ditemui di Mulia Hotel, Jakarta, Selasa (06/01/15).
Djohar mempertanyakan kompetensi tim 9. Menurutnya tim tersebut tidak memiliki wewenang untuk memanggil pengurus PSSI.
"Mereka itu sebagai apa? Kalau KONI atau Menteri yang panggil PSSI tentu kami datang. Tapi kalau tim 9 kami tidak akan layani. Mereka itu siapa? Kami ini LSM, mana bisa mereka mengusut. Tidak ada urusan dengan mereka," ketusnya.
"Kami sudah mengirim surat dua kali kepada Menteri, tapi belum dapat balasan. Mungkin dia dengar secara sepihak. Harusnya ditanya juga ke kami," pungkas pria berusia 64 tahun tersebut.
Sedangkan meski mendapatkan penolakan dari kubu PSSI, Gatot akan tetap menjalankan fungsi tim 9 sebagaimana yang sudah ditugaskan oleh Menpora, Imam Nahrawi.
Penolakan atas kebijakan pembentukan tim 9 mengalir deras saat kongres PSSI lalu. Kemudian disusul dengan munculnya mosi tidak percaya kepada Menpora oleh yang dikeluarkan oleh forum Asprov PSSI.
"Beliau sih tenang-tenang saja. Karena apapun respons dari masyarakat maupun tokoh kan sudah diprediksi oleh Pak Menteri," ujar Gatot selaku Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora saat ditemui di ruang kerjanya.
Forum Asprov berencana akan membawa permasalahan ini ke rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI guna menyampaikan keberatannya atas kebijakan Menpora.
Forum yang dikoordinir oleh Gusti Randa itu juga akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan anggaran yang cukup besar untuk dana operasional tim 9.
"Kemarin pak menteri sudah meng-clear-kan. Ini bukan lembaga eksklusif yang harus penggajiannya kayak direksi BUMN. Yang disebutkan pak menteri 2 miliar itu batas maksimal, tapi setelah saya hitung-hitung, 1 miliar pun tidak sampai," jelasnya.
"Kami ingin mengembalikan kepercayaan publik, bahwa publik tuh inginnya ada sebuah PSSI yang betul-betul reliable. Kan tidak ada statement Pak Menteri yang bilang mau menggulingkan Pak Djohar kan? Tidak ada statment yang bilang ingin membuat PSSI tandingan. Jadi tidak usah takut," pungkasnya.