4 Hal Keraguan Terkait Pembenahan Sepakbola Indonesia
Sabtu pagi sebelum fajar terbit menjadi cerita baru, namun tetap dengan tajuk yang sama, yaitu suporter sepakbola Indonesia tewas. Kejadian yang merenggut dua pendukung Arema Cronus itu terjadi di SPBU Jatisumo Ngampal, Sragen dan bengkel batas kota Nglorok, Sragen.
Kisa pilu itu bermula ketika rombongan Aremania yang menumpang bus pariwisata singgah di SPBU. Rombongan yang terdiri dari 32 suporter, satu orang sopir dan seorang kernet bus, tengah beristirahat dalam perjalanan menuju Stadion Maguwoharjo, Sleman.
Namun, seusai beristirahat rombongan tersebut mendapat serangan dari salah satu kelompok yang diduga pendukung Surabaya United. Di area SPBU itu pun kedua kubu akhirnya terlibat saling baku hantam hingga menewaskan satu pendukung Arema, yaitu Eko Prasetyo (28) warga Sebaluh, Pujon, Malang tewas.
Setengah jam setelah bentrokan pertama, pendukung Surabaya United kembali berulah dengan menyerang satu rombongan di Nglorok. Mereka tanpa rasa iba menyerang tujuh orang yang berada di dalam mobil dengan batu.
Keenam penumpang berhasil melarikan diri, namun sang pengemudi bernama Slamet berhasil ditangkap dan dihajar oleh kelompok pendukung Surabaya United dengan batang kayu. Dia pun harus meregang nyawa saat dalam perjalanan menuju rumah sakit.
Kejadian itu tentu saja menjadi warning bagi seluruh elemen yang tengah berupaya membenahi sepakbola. Menganggap remeh kejadian ini pun akan membawa para “penyelamat sepakbola” itu seperti penggurus PSSI yang sudah-sudah.
Berkaca dari kejadian itu, INDOSPORT akan mencoba memuat empat alasan jika sepakbola Indonesia tidak akan berkembang.
1. Mafia Judi yang Tak Jelas Muaranya
Tentu kita semua sudah tahu terkait kabar kemunculan nama Bambang Suryo yang merupakan seorang Whistle blower mengenai kasus pengaturan skor yang marak di sepakbola Indonesia. Namun, sampai hari ini kasus tersebut seperti tidak ada kejelasan lebih lanjut.
Seluruh elemen yang terkait, seperti Menpora, Tim Transisi, Komdis PSSI dan kepolisian seakan terus mengulur-ulur kasus ini
2. Menangani Penunggakan Gaji
Cerita penunggakan gaji pemain yang hampir dilakukan seluruh klub sepakbola menjadi kisah lama yang tidak selesai-selesai. Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) pun amat kesulitan mendorong para pemain untuk mau buka-bukaan terkait kasus tersebut.
Untuk menangani kasus tersebut tentu saja Tim Transisi bentukan Menpor harus berani mengambil langkah yang tidak popular. Setidaknya dengan menjamin keselamatan pemain agar mau berbicara, menjamin masa depan pemain dan yang lebih sadis lagi silakan singkirkan klub-klub yang tidak memilik uang.
Opsi terakhir tentu akan menuai amukan besar dari pendukung klub yang tidak memilik uang. Tapi, setidaknya langkah itu sudah tepat. Logikanya, percuma mereka ikut kompetis jika pemain tak digaji dan hanya pengurus klub yang mendapatkan uang.
Di sisi lain tentunya pendukung klub harus sadar dan tahu diri jika klub tidak memilik uang buat apa mengarungi kompetisi? Pemain bukanlah sirkus yang harus bekerja tanpa mendapatkan uang.
3. Piala Presiden dan Piala Jenderal Sudirman
Hadirnya kedua turnamen itu menang sebagai bentuk mengisi kekosongan di tengah matinya persepakbolaan Indonesia. Namun, kehadiran dua turnamen itu belum mampu untuk menjamin masa depan persepakbolaan nasional.
Setidaknya ada dua hal penting yang bisa kita lihat terkait penyelenggaraan turnamen itu. Pertama, penentuan Venue menjadi masalah yang sepertinya amat sulit bagi PT Mahaka Sport and Enterteinment selaku penyelenggara. Mereka terus memilih lokasi tempat di saat-saat yang mepet. Hal itu tentu bisa dihindari jika mereka tidak berpatokan dengan melihat terlebih dahulu tim yang lolos.
Sebagai contoh seperti saat final Piala Presiden. Mereka baru mengelurakan putusan akhir terkait lokasi pada 14 Oktober 2015 atau lebih tepatnya empat hari menjelang pertandingan digelar.
Jika mereka telah menentukan sejak awal, tentu saja mereka akan siap pula memberikan perlindungan pada para suporter yang akan bertandang ke daerah rawan gesekan.
Kedua, wasit masih belum dapat berperan dengan baik di dua turnamen tersebut. Pengadil lapangan kerap melakukan kesalahan fatal terkait keputusan-keputusannya.
4. Membiarkan Kekerasan dalam Sepakbola
Sampai hari ini segala pengusutan kekerasan dan kematian suporter sepakbola belum terlihat serius. Pihak Komdis PSSI, Kepolisian dan Pemerintah kerap menyepelekan masalah ini.
Lihat saja kasus terdekat, Sekjen The Jakmania, Febriyanto, begitu mudah dibebaskan setelah melakukan cuitan provokasi di media sosial dengan adanya yang menjamin. Selain itu pula, seluruh elemen yang terlibat dalam pembenahan sepakbola tidak berani menghukum klub dengan sanksi berat jika pendukung mereka berulah dan juga membunuh meski bukti kuat telah tersaji.
Sampai hari ini pun segala jenis hukuman berat terkait kekerasan di sepakbola hanya sebatas di ujung bibir.