3 Klub Sepakbola Indonesia Ini Terlibat Konflik dengan Pemerintah Kota

Sepakbola Indonesia tak pernah lepas dari kekisruhan, baik yang datang dari dalam tubuh mereka sendiri maupun pihak luar. Terkadang permasalahan tersebut tak kunjung segera usai ia akhirnya menjadi polemik yang akut. 

Hal-hal semacam itu tentunya akan menjadi kekhawatiran tersebut bagi dampak persepakbolaan di Indonesia. Terlebih lagi jika hal tersebut sudah menyangkut pada kepentingan tertentu dan melibatkan dunia politik serta pemerintahan.

Tak jarang, sederet klub di Indonesia turut terseret dalam kubangan kasus politik. Padahal secara tidak langsung, mereka tak ubahnya tumbal dari kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang memang memiliki kuasa atau jabatan di suatu wilayah. 

Indonesia tak pernah luput dari polemik semacam itu. Dan tentu saja, kisruh politik yang seringkali menyusup dalam dunia persepakbolaan tanah air akan menjadi penghambat pertumbuhan klub-klub yang ada di Indonesia untuk berlaga dan melahirkan banyak prestasi. 

Dalam kisruh antara klub-klub sepakbola dan pemerintah, harus ada salah satu pihak yang akhirnya mengalah. Pihak yang memilih memutuskan untuk mengalah pun harus turut memikirkan bagaimana membawa sepakbola Indonesia tetap terus berkembang. 

Sayangnya hingga kini pun, sejumlah klub sepakbola masih dihadapkan pada masalah yang sama dan menyeret pemerintah, pihak yang seharusnya memberikan dukungan agar klub tersebut tetap melahirkan prestasi dan mengharumkan nama wilayah dari klub tersebut, termasuk juga mengharumkan nama negara.

Berikut INDOSPORT berhasil merangkum sederet klub-klub Indonesia yang terlebat polemik eksternal dengan pihak pemerintah kota tempat klub tersebut berasal:

1. Persebaya Surabaya

Persebaya adalah klub asal Surabaya yang merasa bahwa mereka selalu seperti orang asing di kota mereka sendiri. Hal tersebut berangkat dari hubungan tak baik mereka dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya dinilai oleh pihak Persebaya nampak mempersulit mereka untuk dapat berkembang di kota kelahiran mereka sendiri. Dari soal polemik sewa Stadion Gelora Bung Tomo, rencana penggusuran Wisma Persebaya, hingga larangan untuk berlatih di lapangan Karanggayam.

Ketua DPRD Surabaya Armudji sendiri sebelumnya sempat menilai bahwa Persebaya merupakan ikon bagi kota Surabaya. Pemkot seharusnya melihat keberadaan tim sepakbola kesayangan bonek tersebut perlu memperoleh dukungan sepenuhnya dalam setiap penyelenggaran kegiatan mereka.

Persebaya sendiri sebelumnya merasa dipersulit oleh Pemkot Surabaya untuk menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) sebagai venue laga kandang. Terakhir, tim berjuluk Green Force ini merasa dikerjai saat menyelenggarakan Celebration Game melawan PSS Sleman pada 9 Desember lalu.

2. PSMS Medan

Nyaris serupa dengan Persebaya Surabaya yang berpolemik dengan pemerintah kota mereka, PSMS Medan pun mengalami hal serupa dengan pemerintah setempat. Terlebih lagi hal tersebut menyangkit soal penggunaan stadion.

Hubungan Pemkot Medan denga PSMS sendiri memang dikabarkan tidak begitu baik. Ketua Suporter Medan Cinta Ayam Kinantan (SMECK), Lawren Simorangkir mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah Kota (Pemko) Medan saat ini. Pasalnya, pejabat berpengaruh di Kota Medan terkesan apatis dan tak peduli dengan perjuangan PSMS Medan di Liga 2.

"PSMS bertanding dan berjuang kemana-mana bawa Kota Medan bukan Sumut. Tapi apa yang diberikan pemerintah kita terhadap perjuangan mereka? Sampai saat ini jangankan dukungan materil dukungan moril pun tak didapat,"ujar Lawren dengan nada kecewa saat dihubungi Indosport, Jumat (24/11/2017).

3. Cilegon United

Klub asal Banten ini masih terlibat kisruh yang berawal dari penangkapan sang CEO, Yudhi Aprianto yang diciduk KPK karena disinyalir ikut andil dalam kasus ini. Hal ini buntut dari dugaan penerimaan suap sebesar Rp1,5 miliar, terkait proses perizinan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.

Kasus tersebut juga menyeret Wali Kota Cilegon, Tubagus Imam Aryadi, yang menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menggunakan klub Liga 2 ini sebagai alat penambah kekayaan pribadi.

Banyak dari para pendukung Cilegon United menilai, usai kasus tersebut yang hingga kini belum juga selesai, Pemkot Cilegon nampak seperti tutup mata untuk memberikan dukungan pada klub kebanggaan warga di sana, terutama dari segi pendanaan.

Seperti dilansir Banten News,Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi menampik kabar bahwa pemerintah kota Cilegon seakan menutup mata soal kasus yang tengah menimpa klub sepakbola yang mereka miliki itu. Ia berdalih seharusnya itu menjadi urusan marketing klub dan bukan pemda.