Profil Doni Setiabudi, CEO Bandung Premier League yang Borong Caketum dan Waketum PSSI
INDOSPORT.COM – Mengenal sosok Doni Setiabudi, CEO Bandung Premier League yang bakal meramaikan persaingan pemilihan Caketum dan Waketum PSSI periode 2023-2027 mendatang.
Seperti diketahui, induk federasi sepak bola Indonesia (PSSI) bakal segera melakukan agenda pergantian anggota mulai dari Ketua Umum hingga Komite Eksekutif (Exco).
Jelang digelarnya pemilihan Ketum dan Waketum baru PSSI pada 16 Februari 2023 nanti, Ketua Komite Pemilihan, Amir Burhanuddin, menjelaskan ada lima orang yang mencalonkan maupun dicalonkan jadi Ketua Umum PSSI.
Sementara ada 17 orang yang bakal bersaing menjadi Wakil Ketua PSSI, serta 78 lainnya merupakan bakal calon anggota Exco.
Menariknya pada pemilihan nanti, ketua umum PSSI periode saat ini (2019-2023), Mochamad Iriawan atau biasa disapa Iwan Bule dipastikan tidak akan berusaha mempertahankan jabatannya alias tidak ikut berpartisipasi dalam pencalonan Ketum PSSI 2023-2027.
‘’Hari ini saya sudah berada di ujung masa bakti tepatnya bulan Februari 2023 nanti saya akan mengakhiri masa bakti sebagai Ketua Umum periode 2019 – 2023," ujarnya.
"Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan, kerja sama, dan peran serta seluruh anggota PSSI selama saya menjabat ketua umum PSSI," tambahnya.
Jika melihat dari daftar Calon Ketum dan Waketum PSSI saat ini, terdapat sejumlah nama yang menarik perhatian publik Tanah Air, salah satunya adalah Doni Setiabudi.
Doni Setiabudi sejatinya bukan orang baru di sepak bola Indonesia. Pasalnya, ia pernah berkecimpung dan terjun langsung dalam dunia sepak bola Tanah Air.
Bahkan Doni Setiabudi sempat viral di media Indonesia, lewat gebrakannya yang menerapkan sistem VAR (Video assistant referee) untuk kompetisi amatir di Bandung.
1. Profil Doni Setiabudi
Nama Doni Setiabudi mulai terdengar di telinga para pecinta sepak bola Indonesia usai kompetisi yang berada di bawah naungannya, Bandung Premier League viral karena menggunakan VAR pada 2019 silam.
Terobosan yang dilakukan Doni Setiabudi untuk Bandung Premier League terbilang sangat mengejutkan, lantaran kompetisi resmi PSSI saja masih belum menerapkan teknologi tersebut.
Berkat inovasinya itu, akhirnya mulai banyak wacana termasuk dari Kemenpora sendiri yang meminta PSSI bisa menerapkan VAR.
Terutama di kompetisi Liga 1, agar kasta teratas sepak bola Indonesia tersebut bisa berjalan fair serta menghindari kecurigaan dari semua pihak akan terjadinya match fixing.
"VAR di liga kami BPL sangat berpengaruh, wasit sudah tidak bisa salah dalam mengambil keputusan, para pemain menerima keputusan wasit kalau memakai VAR, tingkat keributan juga turun sampai 90%. Semua lancar berkat VAR," kata Jalu kepada INDOSPORT, 7 Mei 2019 lalu.
Jalu mengungkapkan, selama menggunakan VAR tidak ada kendala berarti yang dirasakan olehnya. Sehingga, teknologi tersebut seharusnya sudah bisa diterapkan oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) di kompetisi sepak bola Indonesia.
"Saya pikir klub Liga 1 hanya menunggu dari federasi, karena mereka gak mungkin pasang VAR tanpa ada regulasi dari PSSI nya dan sangat mudah kalau diterapkan di Liga 1," ucapnya.
"Jadi kembali lagi ke PSSI nya mau gak pakai VAR. Jangan malu untuk memperbaiki demi sepak bola Indonesia," tegasnya.
Selain menjadi CEO Bandung Premier League, nama Doni Setiabudi juga sempat terjun ke dunia sepak bola profesional Tanah Air dengan mengurus klub AHHA PS Pati, yang saat ini bernama FC Bekasi City.
Namun sayang, karier Doni sebagai manajer FC Bekasi City tak bertahan lama setelah pada Oktober 2021 silam dirinya memutuskan mundur dari jabatan usai gagal membawa timnya raih tiket promosi.
Sebelum mendaftarkan diri pada pemilihan Ketum dan Waketum PSSI 2023-2027, Doni Setiabudi pernah juga mencalonkan diri sebagai wakil ketua umum PSSI periode 2019-2014 lalu.
Akan tetapi, Doni Setiabudi dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh Komite Pemilihan (KP) PSSI lantaran tak memenuhi syarat yang tercantum dalam Statuta PSSI yakni harus berkecimpung di lingkaran PSSI selama minimal lima tahun.