Belum Ada Pemegang Hak Siar Piala Dunia 2026 di India, Harga Kemahalan atau?
INDOSPORT.COM - Pengadilan Tinggi Delhi resmi mengeluarkan pemberitahuan kepada pemerintah pusat India dan lembaga penyiaran publik Prasar Bharati. Langkah ini terkait gugatan agar Piala Dunia 2026 dapat disiarkan di India.
Permohonan itu meminta turnamen disiarkan melalui platform gratis milik negara. Di antaranya adalah Doordarshan dan saluran olahraga DD Sports.
Mengutip dari NDTV.com, Hakim Purushaindra Kumar Kaurav mengeluarkan pemberitahuan kepada para tergugat. Keputusan itu diambil saat mendengar gugatan yang diajukan pengacara Avdhesh Bairwa berdasarkan Pasal 226 Konstitusi India.
Dalam dokumen gugatan disebutkan situasi hak siar masih belum jelas. Padahal turnamen dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
Hingga kini belum ada stasiun televisi di India yang membeli hak siar resmi. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat jutaan pencinta sepak bola kehilangan akses menonton.
Gugatan itu menilai situasi ini sangat merugikan publik. Sebab Piala Dunia merupakan salah satu ajang olahraga terbesar di dunia.
Menurut dokumen tersebut, FIFA awalnya mematok harga hak siar India untuk edisi 2026 dan 2030 sekitar 100 juta dolar AS. Nilai itu kemudian turun drastis karena minimnya minat pasar.
Setelah penurunan harga menjadi sekitar 35 juta dolar AS, kesepakatan tetap belum tercapai. Sampai sekarang belum ada pengumuman resmi mengenai pemegang lisensi siaran.
Pemohon menegaskan Piala Dunia telah masuk kategori acara olahraga berkepentingan nasional. Status itu diatur dalam Sports Broadcasting Signals Act 2007.
Aturan tersebut mewajibkan pemerintah memastikan tayangan tersedia untuk masyarakat luas. Terutama melalui lembaga penyiaran publik milik negara.
India dinilai memiliki basis penggemar sepak bola yang sangat besar. Data FIFA menunjukkan India termasuk pasar dengan keterlibatan digital tertinggi saat Piala Dunia 2022.
Gugatan itu juga menyoroti kesiapan infrastruktur penyiaran nasional. Prasar Bharati dinilai mampu menyiarkan turnamen lewat DD Sports, DD Free Dish, dan platform OTT WAVES.
Pemohon menyebut kegagalan menayangkan ajang tersebut berpotensi melanggar hak warga negara. Hal itu mencakup akses informasi melalui televisi dan layanan siaran publik.
Dasar hukumnya merujuk pada Pasal 14, 19 ayat 1 huruf a, serta Pasal 21 Konstitusi India. Ketiganya menjamin hak kesetaraan, kebebasan berekspresi, dan hak memperoleh informasi.
Pengacara senior Vaibhav Gaggar hadir mewakili pemohon di persidangan. Ia didampingi tim kuasa hukum yang terdiri dari beberapa advokat lainnya.
Kasus ini menambah drama jelang Piala Dunia 2026. Kepastian hak siar di India kini menjadi perhatian besar jutaan penggemar sepak bola di negara tersebut.