PON Jabar Diduga Korupsi, DKI Jakarta Akan Lapor ke KPK

Sabtu, 16 Januari 2016 03:48 WIB
Kontributor: Ginanjar | Editor: Joko Sedayu
© Ginanjar/INDOSPORT
 Copyright: © Ginanjar/INDOSPORT

Alex pun berencana akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit. Sebab gelontoran dana sebesar Rp5,3 miliar yang habis digunakan untuk pembangunan venue tersebut tidak sepadan dan bahkan dinilai tak layak dipakai.

"Sebelum saya layangkan surat ke KPK, saya akan mengirim surat ke PB PON, Pordasi pusat sampai ke Menpora bahwa dana yang habis digunakan untuk pembangunan venue balap kuda ini tidak benar. Saya akan mengirimkan suratnya Senin (18/1/2016). Dan saya juga sudah pegang bukti-buktinya, baik foto maupun video," 

Alex berharap ada itikad baik dari penyelenggara PON XIX ini untuk memperbaiki kualitas venue. Namun apabila tidak ditanggapi maka pihaknya mengancam akan segera menindak lanjuti dengan melapor ke pihak hukum terkait baik itu kejaksaan, kepolisian maupun KPK.

"Kalau tidak ada tindakan lanjutan juga, saya dalam waktu singkat ini akan segera melaporkan kepada kejaksaan dan KPK untuk mengaudit. Bisa dianggap korupsi, karena diduga keras ada permainan. Ya tentunya semua yang terlibat, Pordasi pusat, Pordasi Jabar, panitia PB PON, panitia penyelenggara cabor berkuda," tegasnya.

Kekecewaan Alex dirasakan saat mengikuti proses babak kualifikasi PON Berkuda pada 9-10 Januari 2016. Alex melihat banyak kekurangan yang didapat di venue Berkuda Legok Jawa. Bahkan hal itu dirasakan juga oleh Provinsi lain.

"Dari awal saya sudah bikin surat sebelum pertandingan, bahwa saya tidak mengakui acara ini, tapi yah saya tetap mengikuti. Dari awalnya juga Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT juga kecewa," tuturnya.

Kekecewaan itu jelas terlihat saat dirinya beserta peserta BK lainnya mengukur jarak trek. Dari standarisasi minimum sepanjang 1.200 meter, pada kenyataanya hanya berjarak 1.157,5 meter.

"Kalau ini kurang berarti tidak dapat digunakan. Berikutnya rambu-rambunya harusnya nempel ini ga nempel dan terlalu pendek, dan jarak pandang terhalang oleh gunung, begitu start ada gunung terhalang, belok kanan ga kelihatan. Kalau trek itu kesatuan, landasan kan ada speknya, itunya aja ga memenuhi syarat. Lalu pagarnya setinggi berapa, ini terlalu pendek," bebernya.

Selain landasan, Alex menilai kualitas sarana dan prasarana lainnya juga tidak sesuai dengan anggaran pembuatan yang menelan sampai 5,3 miliar tersebut.

"Harusnya di start ada tribun, ini ga ada, harusnya ada timbangan, ruang ganti buat joki, klinik atau ambulan di situ, terus sadeling juga jauh. Harusnya kandang tinggi atapnya ini pendek, jadi karena pendek ya panas. Alat-alat belum komplit, setelah balap harusnya disiram dan digaruk, ini tidak. Gate nya aja disambung-sambung yang lama lagi, apakah anggaran itu apa ga dibikin," sesalnya.

Bukan hanya itu, Alex juga dikecewakan karena tidak tersedianya tempat yang representatif bagi para joki.

"Mes buat atletnya tidak ada. lalu pelatih. Masa atlet mau tidur di depan kandang juga, ga diperhatikan kaya gitu gimana mau ok. Saya kemaren aja tidur di Hotel Horison, tapi diparkirannya," geramnya.

Untuk itu, Alex berharap permasalahan ini segera terselesaikan apabila tidak mau sampai berlanjut ke ranah hukum.

"Pokoknya harus diperbaiki total dan melibatkan orang yang mengerti aturan dan mau bekerja. Jangan cari duitnya saja. Dan kita harapkan jaksa juga turun untuk mengaudit mereka," pungkasnya.

1