Komisi X DPR Desak Pemerintah Lunasi Honor Panpel Asian Games 2018

Jumat, 10 Juli 2020 00:27 WIB
Penulis: Alvin Syaptia Pratama | Editor: Isman Fadil
© dok. pribadi Yoyok Sukawi
Anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi yang juga anggota EXCO PSSI dan CEO PSIS Semarang. Copyright: © dok. pribadi Yoyok Sukawi
Anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi yang juga anggota EXCO PSSI dan CEO PSIS Semarang.

INDOSPORT.COM -  Hingar bingar Asian Games 2018 ternyata masih menyisakan cerita yang menggores hati. Pasalnya masih ada panitia pelaksana pesta olahraga terakbar se-Asia tersebut yang belum dilunasi honor dan intensifnya hingga sekarang.

Hal ini terungkap usai Komisi X menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ikatan Keluarga Panitia Pelaksana (IKAPAN) Asian Games 2018 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (09/07/20).

Dalam rapat tersebut, IKAPAN berkeluh kesah kepada Komisi X bahwa honor serta intensif mereka selama Januari – Agustus 2016 belum dibayarkan hingga sekarang.

Salah satu anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi mendesak pemerintah untuk segera melunasi honor panitia pelaksana Asian Games 2018 karena itu sudah hak para panitia pelaksana Asian Games 2018.

“Saya sebagai anggota Komisi X tentu miris mendengarnya. Di balik hingar bingar Asian Games 2018 beberapa waktu lalu ternyata masih ada honor yang belum dibayarkan. Padahal teman-teman panitia pelaksana sudah bekerja cukup keras menyukseskan Asian Games,” tutur Yoyok Sukawi, Kamis (09/07/20).

“Komisi X juga meminta Kemenpora, Kemenkeu, dan BPKP (red-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mempercepat pembayaran tunggakan honor serta bonus-bonus yang menjadi hak teman-teman panpel,” imbuh legislator asal Partai Demokrat ini.

Setelah mendengar cerita anggota IKAPAN, Komisi X DPR RI berencana mengundang Kemenpora, Kemenkeu dalam hal ini Dirjen Anggaran, dan BPKP untuk menanyakan soal honor dan bonus yang belum dibayarkan sehingga mengetahui akar permasalahannya.

Yoyok Sukawi tidak ingin hal yang sama terjadi di even-even olahraga internasional lainnya. Apalagi di tahun 2021 mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 sehingga diharapkan pemerintah lebih transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan anggaran kepanitiaan.