Sirkuit Sentul Internasional batal ditunjuk jadi penggelar MotoGP 2017. Pemerintah Indonesia masijhmemiliki opsi untuk melangsungkan gelaran tersebut di sejumlah tempat antara lain sekitaran kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta atau membangun sirkuit baru di Palembang, Sumatera Selatan.
Setelah melangsungkan rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) hari ini, Jumat (29/01/16). Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) diminta untuk mengkaji ulang secara komprehensif tentang kelayakan dari dilangsungkannya MotoGP itu sendiri.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Deputi V bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot Dewa Broto menjelaskan apa hal yang mendasari pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan dana sebesar itu.
“Artinya, aspek legalitas, relevansinya dengan masalah prestasi olahraga, dan juga dari aspek pariwisata. Itu dalam konteks seandainya MotoGP diadakan, keuntungan apa dengan mengeluarkan uang sekian ratus miliar itu. Benefit-nya apa, dan itu harus dengan data yang konkrit,” jelas Gatot seusai mengikuti rapat di kantor Kemenko PMK.
Caption: Deputi bidang kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.
Selain itu, untuk bisnis modelnya sendiri dalam kajian yang akan dilakukan nanti diharapkan jangan terlalu membebani anggaran pemerintah. Seandainya MotoGP tetap berlangsung di Indonesia, pemerintah hanya bisa membantu untuk pembayaran event fee saja.
“Pemerintah itu maksimal hanya bisa beri bantuan untuk commitment fee atau event fee. Itu pun dengan catatan asal harus jelas apa sih benefit bagi Indonesia dengan mengeluarkan uang sebanyak itu,” terang Gatot.
Dengan keputusan ini, peluang Indonesia untuk menggelar even balap motor terbesar di dunia ini semakin tipis. Setelah gagal dilangsungkan di Sirkuit Sentul, opsi digelar di GBK juga tidak menemukan titik terang. Opsi Palembang juga kembali terbantah, ketika ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir menjelaskan bahwa dalam pembangunan sirkuit baru membutuhkan luas tanah sekitar 100 hektar.
“Tadi ada pandangan dari Erick Thohir, idealnya dibutuhkan luas tanah sebanyak 100 hektar minimum untuk sirkuit, maksimal 150 (hektar) memperhitungkan parkir areanya. Yang disodorkan Pak Alex (Noerdin) hanya 20 hektar, itu pun masih dengan syarat tanah itu harus siap dihibahkan kepada pemerintah pusat,” pungkas Gatot.