Bisnis model yang diharapkan adalah tidak terlalu membebankan anggaran pemerintah. Terlebih dalam hal ini pemerintah hanya bisa memberikan bantuan untuk even penyelenggaraannya saja sebesar 23,4 juta euro dan harus jelas keuntungannya bagi Indonesia.
“Bisnis model diupayakan jangan terlalu membebani anggaran pemerintah, seandainya pun itu jadi dilakukan, pemerintah maksimal hanya bisa beri bantuan untuk komitmen fee atau even fee. Itu juga dengan catatan harus jelas apa benefit-nya bagi Indonesia,” jelas Deputi V Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S.Dewabroto seusai rapat di kantor Kemenko PMK.
Ini kondisi salah satu sudut sirkuit Sentul.
Hal ini juga yang mendasari gagalnya sirkuit Sentul menggelar MotoGP 2017, sebelumnya Kemenpora juga sudah melakukan komunikasi kepada pihak Sentul bahwa bisnis model yang digunakan sangat sulit. Karena dalam draft masterplan yang diserahkan, pihak pengelola Sentul meminta pemerintah untuk memberikan bantuan dana renovasi infrastruktur di sekitar Sirkuit.
“Pak Tinton mengatakan tidak butuh APBN (untuk renovasi Sirkuit), memang untuk sirkuit Tinton bilang bisa cari uang sendiri. Tapi untuk kawasan sekitarnya, seperti bentuk fly over dan lain-lain itu butuh APBN. Lagi-lagi mentok di situ,” pungkas Gatot.
Inilah penampakan Sirkuit Internasional Sentul dipotret dari udara.