Indonesia Gagal Gelar MotoGP 2017, Salah Siapa?
Masyarakat Tanah Air tentunya bangga dan tidak sabar setelah pihak Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP memutuskan untuk memilih Indonesia sebagai salah satu negara yang menggelar ajang balap motor tersohor tersebut pada 2017.
"Kami menerima banyak proposal dari negara-negara untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan MotoGP yaitu Kazakhstan, Thailand, Brasil, Chile, dan Finlandia, tetapi Dorna Sports sebagai penyelanggara MotoGP memilih dan memberikan prioritas kepada Indonesia," ujar CEO Dorna, Carmelo Ezpelata.
"Indonesia merupakan pasar yang bagus untuk MotoGP. Kemudian penonton MotoGP di sini juga sangat banyak. Lihat saja dari statistik siaran televisi. Karenanya kami memutuskan untuk memilih Indonesia. Tapi sekarang kami harus bekerja keras bersama untuk menyelesaikan segala sesuatunya sebelum akhir 2017," sambung Ezpelata.
Bahkan, salah satu pembalap dunia yang juga merupakan legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, ikut mendukung rencana dan niat tersebut. Ia menilai Indonesia memilki banyak sekali penggemar di ajang balapan ini.
"Menurut saya, itu ide bagus. Indonesia punya banyak sekali penggemar MotoGP. Saya pernah membalap di sana pada 1996 dan 1997," ujar pria berkebangsaan Italia itu.
Sayang, pintu terbuka lebar yang diberikan Dorna tidak dimaksimalkan dengan baik oleh Indonesia. Pada pertengahan Juli 2016, Indonesia dipastikan gagal menghadirkan Rossi dan kawan-kawan ke Tanah Air.
INDOSPORT mencoba mengulas penyebab kegagalan Indonesia menggelar MotoGP 2017.
1. Sentul Tak Memenuhi Syarat Dorna Sports
Keseriusan pemerintah Indonesia untuk menggelar ajang MotoGP mulai dipertanyakan Dorna Sports selaku penyelenggara ajang balap bergengsi tersebut pada Juni lalu. Pihak Kemenpora pun didesak untuk mengeluarkan surat yang menjadi tanda persetujuan penyelenggaraan MotoGP di Tanah Air.
Deputi IV Bidang Olahraga Prestasi Kemenpora, Gatot Dewa S. Broto, mengaku bahwa ia baru saja mendapat informasi dari pihak Ikatan Motor Indonesia (IMI), terkait desakan Dorna kepada pemerintah Indonesia.
"Isi surat tersebut bukan kami menetapkan Sentul sebagai tuan rumah MotoGP tapi kami memberi peluang bagi Sentul untuk mengikat kontrak dengan Dorna. Bahasa kami dalam surat ialah bahasa normatif, membuka peluang bagi Sentul jika menurut Dorna Sentul memenuhi, maka silakan bekerjasama," ucap Gatot.
Impian Indonesia menghelat ajang MotoGP 2017 batal setelah pihak Sentul tak kunjung melengkapi persyaratan yang diajukan pihak Dorna selaku penyelenggara. Pemerintah Indonesia pun menyayangkan kegagalan Indonesia menggelar ajang balap bergengsi.
"Request dari kami dan pemerintah berbeda terkait masterplan. Kami kembalikan kepada Sentul karena mereka belum depat email Dorna (mengenai kepastian gagalnya Indonesia menggelar MotoGP 2017) karena ini hanya dikirimkan kepada saya," ujar Gatot.
Dalam suratnya, Dorna menyebut mustahil jika Sentul dapat menggelar ajang MotoGP 2017. Hal tersebut secara otomatis memupuskan impian besar Indonesia untuk menggelar hajatan besar itu setelah terakhir kali menggelarnya pada 1997 silam.
Beberapa hal yang disinggung dalam surat tersebut di antaranya ialah Sentul yang tak kunjung mengirimkan modifikasi masterplan di delapan titik trek.
"Tidak ada pembicaraan dari Sentul jika mereka belum mengirimkan masterplan tersebut karena tentunya standar dari Federation International Motorsport (FIM) berbeda, namun tugas kami sebagai pemerintah untk membukakan jalan bagi Sentul telah kami lakukan," beber Gatot.
2. Pemerintah Kurang Mendukung Sentul
Sebagai pihak terdepan yang berpeluang menggelar balapan MotoGP, Sentul tentu sangat merealisasikan kesempatan tersebut. Tapi, pihak pengelola melalui Tinton Soeprapto menegaskan ada beberapa hal yang memang membutuhkan dukungan dari pemerintah.
"Saya minta tolong untuk Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) juga bisa mendukung. Sebab, ini sebagai pintu promosi Indonesia. Jika masuknya saja sudah susah, orang akan malas duluan," ungkap Tinton.
"Contoh sederhananya seperti kali (sungai) disekitaran sirkuit, di situ banyak orang duduk, kalau hujan longsor. Itu harus segera dibenahi kerena bisa merugikan kita juga," sambungnya.
Selain itu, terkait masalah commitment fee atau biasa disebut dana talangan, Tinton menjelaskan bahwa uang 7 juta Euro tetap dari pemerintah dan sisanya murni menggunakan dana swasta.
"Itu sudah ada hitung-hitungannya dan pasti kembali. Karena ada banyak tahapan yang harus dilalui, rekan saya sampai ingin membayar sendiri 7 juta Euro itu dan pemerintah belakangan," ujar Tinton.
"Pembayaran 50 persen awal itu dilakukan dua bulan sebelum balapan. Sisanya 50 persen lagi seminggu setelah pertandingan," sambungnya.
Namun rupanya, proses pembayaran tersebut masih terkendala surat Keputusan Presiden (yang menjamin keberlangsungan MotoGP) yang tak kunjung ke luar hingga Juni lalu. Hal itu pun dibenarkan pihak pemerintah melalui Kemenpora.
"Commitment fee akan digulirkan oleh pemerintah, tapi jalannya masih panjang melalui Keppres karena Kemenkeu tidak akan mengelurakan uang tanpa adanya kepastian. Saya sudah bilang kepada Sentul, Keppres itu tak pasti akan keluar pada Juni ini, mungkin pasca Juni, kami tetap ingin MotoGP sesuai schedule pada 2017," ujar Gatot S. Dewa Broto sekalu Deputi IV Bidang Olahraga Prestasi, Kemenpora.
3. Lupakan 2017, Incar Peluang 2018
Ajang balap MotoGP sangat mustahil digelar di Indonesia pada 2017. Namun lebih baik menjadikan kegagalan saat ini sebagai pembelajaran.
Meski gagal untuk tahun depan, Dorna Sports masih membuka pintu kepada Indonesia. Sentul dan Palembang masih punya kesempatan menggelar balapan motor tersebut pada 2018 mendatang.
Deputi IV Bidang Olahraga Prestasi Kemenpora, Gatot Dewa S. Broto, mengakui untuk menggelar ajang MotoGP 2017 di Sirkuit Sentul. Akan tetapi, ia menjanjikan jika pada 2018 kelas balapan motor tertinggi di dunia tersebut bisa berlangsung.
"Untuk 2017 tidak mungkin. Lebih baik kita mundur sedikit ketimbang dipaksakan meski Sentul berpengalaman," ujar Gatot.
Di tengah ketidakmungkinan Indonesia menggelar ajang balap MotoGP, justru berhembus kabar pada 2018 Indonesia ingin menggelar balapan tersebut sebanyak dua kali dalam satu musim, yaitu di Sentul dan Palembang. Asalkan, bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dorna terkait masterplan.
"Saya belum dapat info masterplan dari Sumatera Selatan (Palembang). Kami berharap bisa segera meng-forward surat dari Dorna, agar ada penegasan apa yang harus mereka lakukan," ungkap Gatot.
"Kalau mereka (Sentul dan Palembang) mau memenuhi permintaan Dorna malah bagus kita bisa menggelar dua seri balap dalam satu musim meski bulannya tidak sama," tambahnya.