Oase

Ada Dugaan Bisnis PCR yang Libatkan 2 Menteri, Ini Kata Relawan Jokowi

Senin, 8 November 2021 20:55 WIB
Editor: Nugrahenny Putri Untari
© Garfis: Yanto/INDOSPORT
Ketua Umum Relawan Balad Jokowi, Muchlas Rowi, buka suara soal isu bisnis PCR yang tengah ramai dibicarakan publik. Copyright: © Garfis: Yanto/INDOSPORT
Ketua Umum Relawan Balad Jokowi, Muchlas Rowi, buka suara soal isu bisnis PCR yang tengah ramai dibicarakan publik.

INDOSPORT.COM - Ketua Umum Relawan Balad Jokowi, Muchlas Rowi, buka suara soal isu bisnis PCR yang tengah ramai dibicarakan publik.

Seperti diketahui, saat ini tengah ramah beredar narasi tentang bisnis PCR yang disebut-sebut melibatkan dua menteri Kabinet Presiden Jokowi.

Tudingan itu pun mengarah ke Menteri Kordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Muchlas Rowi mengaku sangat menyayangkan hal tersebut, mengingat kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengendalikan pandemi virus corona Covid-19 sejauh ini telah diapresiasi banyak pihak, baik di level nasional maupun internasional.

Namun sayangnya keberhasilan tersebut seolah tereliminasi dengan narasi-narasi yang berkembang saat ini tentang bisnis PCR.

Menurut Muchlas, isu yang menyeret nama Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir itu merupakan narasi yang sengaja dibangun agar menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Padahal menurutnya, kebijakan pemerintah semenjak awal pandemi soal pentingnya mendeteksi Covid-19 secara dini orang yang positif melalui tes PCR merupakan langkah paling tepat.

"Hasilnya telah kita lihat sekarang bahwa kita adalah salah satu negara yang paling baik dalam mengendalikan kasus Covid," kata Muchlas, Senin (08/11/21).

Muchlas menegaskan, keberhasilan dan kepercayaan yang telah terbangun di publik seharusnya jangan dipolitisasi dengan isu-isu tentang bisnis PCR. Apalagi, mengaitkan pihak-pihak yang secara kewenangan bukan menjadi otoritasnya.

Lagipula, kata Muchlas, harga PCR juga sudah diturunkan atas instruksi Presiden Jokowi, sehingga jadi bukti bahwa kewajiban PCR bukanlah untuk kepentingan bisnis, melainkan demi menyelamatkan masyarakat.

Karena itu, Muchlas menegaskan, jika memang punya niat baik dan benar-benar memperjuangkan prinsip transparansi, sebaiknya dorong Kemenkes untuk membuka kebijakan terkait pengadaan dan harga PCR.

Namun yang ada sekarang justru narasi yang berpotensi mengusik kepercayaan publik kepada pemerintah, termasuk soal bisnis PCR.

Baca berita asli di Akurat.co