Menpora Imam Nahrawi meminta PBSI untuk menindaklanjuti kode etik BWF tersebut, dan menerapkan berbagai langkah agar aturan itu dapat menjadi gerakan nasional di sektor perbulutangkisan Tanah Air.
“Pengaturan skor pertandingan dan taruhan memang tidak sesuai dengan prinsip fair play dan merusak nilai-nilai sportivitas. Praktik kotor Ini bisa terjadi dimana pun. Karena itu, pemain, ofisial tim, staf event, wasit, termasuk pekerja sukarela di bulutangkis, harus dihukum seberat-beratnya jika terlibat dalam pengaturan skor dan taruhan,” ujar Menpora seperti rilis yang diterima INDOSPORT.
Menurutnya, kode etik ini sangat penting, terutama ketika skandal pengaturan skor (match fixing) sudah terungkap di beberapa cabang olahraga, seperti sepakbola dan tenis internasional.
Menpora pun menegaskan, pengaturan skor dan taruhan yang merusak pertandingan, merupakan musuh utama yang harus terus diperangi. Ketika berbagai pertandingan bulutangkis domestik dan internasional makin marak di Indonesia, PBSI harus mempunyai perangkat pencegahan untuk memastikan bahwa pengaturan skor dan taruhan tidak masuk ke arena pertandingan.
“Bulutangkis bisa dikatakan merupakan industri olahraga terbesar kedua di Indonesia setelah sepakbola. Jadi potensi masuknya mafia ke industri cukup terbuka. Karena itu, PBSI harus proaktif mencegah para pemain, ofisial tim, staf event, wasit, termasuk pekerja sukarela di bulutangkis di Indonesia terlibat pengaturan skor pertandingan mulai event level daerah hingga internasional. Memerangi pengaturan skor adalah harga mati,” lanjut pria asal Madura ini.