INDOSPORT.COM - Madura United meminta kepada PSSI maupun PT Liga Indonesia Baru (LIB) supaya tidak lagi membuat kebijakan yang tak populer perihal hak dan kewajiban klub selama Liga 1 berhenti.
Madura United menilai rangkaian Surat Keputusan yang diterbitkan dua pemangku kebijakan itu tidak mengakomodir keinginan klub, dan tidak bersifat win-win solution.
"Tolong diperhatikan, kami selaku klub meminta kepada PSSI maupun PT LIB agar jangan membuat kebijakan hak tak populis," ucap Chief Finansial Officer Madura United, Ziaul Haq Abdurrahim, Selasa (19/1/21).
"Jadi, ada surat yang mengharuskan kami melakukan (kewajiban), tapi ada keputusan yang tak mendasar (perihal hak klub)," sambung dia.
Pihaknya menyebut, kebijakan tak populer itu terangkum dalam sejumlah SK seperti nomor 48 tentang pembayaran gaji 25 persen, hingga SK nomor 53 soal renegosiasi kontrak 50 persen.
"Kami dipaksa untuk menjalankan opsi penggajian sampai Desember, dengan garansi kompetisi akan berjalan. Kami juga diberi angin segar bahwa ada subsidi, tapi dituliskan jika Liga 1 diputar. Lha apa-apaan lagi ini?," pungkas Ziaul Haq.
Madura United sendiri sudah membubarkan tim sejak Desember 2020, namun mereka tetap memenuhi kewajiban terhadap pemain, staf pelatih, hingga ofisial sesuai SK yang berlaku.