Ada 2 Muskot Jelang Pemilihan Ketum Baru PBSI Medan, Akan Muncul Dualisme?
INDOSPORT.COM - Periode kepungurusan PBSI Kota Medan 2017-2021 akan segera berakhir. Dijadwalkan pekan ini ada Musyawarah Kota (Muskot) dengan agenda untuk pemilihan Ketua Umum (Ketum) baru periode 2021-2025.
Namun jelang pemilihan tersebut, ternyata ada dua 2 Muskot PBSI Medan yang akan digelar. Bahkan kedua Muskot itu digelar di hari yang sama yakni 19 Maret mendatang namun dengan dua lokasi berbeda. Apakah ini menandakan nantinya akan munculnya dualisme di tubuh PBSI Medan setelah pemilihan?
Menyikapi hal tersebut, Sekertaris Umum (Sekum) PBSI Sumut, Edi Ruspandi, angkat bicara. Ia pun membeberkan kronologi mengapa akan terjadi 2 Muskot PBSI Medan tersebut pada 19 Maret mendatang.
Edi membeberkan, Muskot yang pertama merupakan bentukan kepengurusan Ketum PBSI Medan 2017-2022 yang diketuai Heryson Edhie Suwindar.
Di mana kepengurusan tersebut, kata Edi, telah mengeluarkan semacam surat keputusan dengan membentuk tim panitia penjaringan bakal calon Ketum PBSI Medan 2021-2025 dan menggelar Muskot.
"Namun pada saat itu saudara Heryson kami (Pengprov PBSI Sumut) beri skorsing 24 bulan (gak boleh aktif), sehingga mereka tak punya hak untuk menggelar Muskot itu," beber Edi, kepada awak media, Selasa (16/03/21) malam.
"Karena ada kekosongan jabatan (Ketum PBSI Medan) dan periode kepengurusannya berakhir 19 Maret nanti, maka kami dari Pengprov ambil alih dan menunjuk Plh Ketum untuk menggelar Muskot," lanjutnya.
Karena telah ditetapkan adanya Plh Ketum PBSI Medan, lanjut Edi, seharusnya penjaringan dan Muskot dari kubu sebelah diambil alih Plh tersebut, sehingga surat terkait penjaringan dan Muskot dari kubu sebelah sebelumnya tidak berlaku lagi.
"Namun mereka tetap bersikukuh tetap menggelar penjaringan dan Muskot tersebut. Karena mereka menganggap tidak ada skorsing dari Pengprov. Sehingga sekarang muncul ada 2 Muskot nanti," ungkapnya.
1. Hak suara
Lebih lanjut Edi mengatakan, seandainya tidak ada Muskot, tentu akan ada kekosongan kepengurusan di PBSI Medan setelah 19 Maret 2021 nanti.
Tidak hanya itu, sambung Edi, Muskot versi kubu sebelah juga dinilai salah dan melanggar AD/ART PBSI 2020 kerena dinilai telah menyetujui 20 klub di bawah naungan PBSI Medan memiliki hak suara.
"Dan rapat jelang Muskot yang kami ambil alih dengan menunjuk Plh Ketum itu, ternyata setelah kami verifikasi dari 20 klub itu, hanya 14 klub yang memiliki hak suara. Sisanya tidak lolos verifikasi," beber Edi.
Selain itu berdasarkan AD/ART PBSI 2020, terang Edi, ada beberapa unsur agar Muskot dapat terlaksana yakni adanya unsur dari pengurus PBSI Medan, adanya utusan dari klub, adanya pengurus PBSI provinsi sebagai narasumber, dan peninjau yang diundang.
"Berdasar unsur itu, apa mungkin kami dari Pengprov Sumut akan hadir ke Muskot mereka. Ya pasti tidak," tegas Edi Ruspandi yang merupakan orang tua dari mantan pemain pelatnas Cipayung Muhammad Bayu Pangisthu itu.