3 Fakta Tersembunyi di Balik Pembangunan Stadion Baru Persija

Penyebab utama dari molornya jadwal pembangunan Jakarta International Stadium adalah permasalahan sengketa lahan. 

Tanah seluas 5 hektare di kawasan eks Taman BMW, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta itu ternyata masih bermasalah. 

Seiring bergantinya tampuk kepemimpinan, pembebasan lahan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Di era Gubernur Joko Widodo, masalah sengketa tanah diklaim telah usai setelah 14 tahun lamanya meski akhirnya Pemprov DKI digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pemprov DKI sempat kalah di PTUN oleh PT Buana Permata Hijau (BPH). PTUN membatalkan Sertifikat No. 250 dan 251 atas nama Pemprov DKI Jakarta.

Akan tetapi, Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Djarot Syaiful Hidayat, kukuh memperjuangkan sengketa lahan BMW.

Counter attack dilancarkan oleh Pemprov DKI dan berbuah gol kemenangan banding atas status dua sertifikat di lahan Taman BMW yang dimiliki PT BPH.

Sengketa tersebut tak heran memakan waktu sehingga membuat rencana pembangunan stadion baru Persija Jakarta terhambat.

Itu baru masalah hukum, belum soal duit. Di era Anies Baswedan, pembangunan stadion terkendala permodalan.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola yang menggarap proyek senilai Rp5 triliun ini sempat kebingungan lantaran belum ada kepastian dana

.