Liga Indonesia

Kasus PSPS Riau dan Kalteng Putra Jadi Ujian Ketegasan PSSI dan PT LIB

Rabu, 18 Maret 2020 19:55 WIB
Penulis: Zainal Hasan | Editor: Arum Kusuma Dewi
© Shintya Anya Maharani/INDOSPORT
PSSI menggelar debat untuk calon Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 pada Kamis, 31 Oktober 2019. Copyright: © Shintya Anya Maharani/INDOSPORT
PSSI menggelar debat untuk calon Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 pada Kamis, 31 Oktober 2019.

INDOSPORT.COM - Ketegasan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi tengah diuji. Baik PSSI dan LIB diuji menyelesaikan permasalahan finansial yang menimpa klub-klub Liga 2.

Setidaknya ada lima klub yang dinyatakan memiliki permasalahan finansial. Kelimanya antara lain, Kalteng Putra, PSMS Medan, Perserang, Mitra Kukar, dan PSPS Riau.

Kelimanya terkendala akan memiliki tunggakan gaji pemain. Bahkan PSPS Riau statusnya adalah terhukum oleh National Dispute Resolution Chamber (NDRC) karena belum membayar gaji pemainnya sejak tahun 2018 lalu.

Dengan hukuman ini sejatinya PSPS tidak boleh mendaftarkan pemainnya selama tiga periode. Namun lucunya, meski tengah bermasalah dengan penunggakan gaji, PSPS masih bisa bermain di Liga 2 2020.

Bahkan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) sudah mengadukan kasus ini kepada FIFA. Buntutnya, persepakbolaan Indonesia bisa kembali mendapat sanksi dari induk sepak bola di dunia tersebut.

Disinggung hal ini Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan justru mengaku bahwa permasalahan ini sejatinya sudah diselesaikan oleh PT LIB.

"Tanya Pak Cucu (Soemantri -- Wakil Ketua Umum PSSI dan Direktur Utama PT LIB). Sudah dibayar," ucap Iriawan singkat.

Sementara itu, Direktur Utama PT LIB, Cucu Somantri terkait masalah utang ini justru baru akan dibayarkan. PT LIB sudah punya terobosan untuk melunasi hutang, khususnya untuk kasus yang dialami PSPS.

"Kita sudah mau bayarkan, tinggal pemainnya datang dan tanda tangan. Sudah disuratin juga," papar Cucu.

Secara terpisah Kuasa Hukum APPI sekaligus perumus NDRC, Riza Hufaida turut angkat bicara. Baginya hukuman PSPS bisa dicabut jika ada kesepakatan dengan pemain yang gajinya ditunggak. Namun, hingga kompetisi Liga 2 2020 akhirnya kick-off, nyatanya belum ada kesepatakan yang terjalin.

"Konsepnya itu ada kesepakatan dengan pemain. Pertama, putusan itu dibayar. Kedua, jika ada kesepakatan skema pembayaran dengan pemain," kata Riza saat dikonfirmasi oleh wartawan.

"Kalau memang disepakati ada negosiasi tinggal lapor PSSI, hukuman langsung dicabut. Persoalannya, sampai sekarang tidak ada kesepakatan. Pemain maunya dibayar sekaligus," ia menambahkan.

"Kalau utang tahun kapan dan bisa dicicil percayalah tahun depan bakal banyak yang jauh bermasalah," tutupnya.