INDOSPORT.COM - Direktur tim Madura United, Haruna Soemitro, turut buka suara perihal kebijakan PSSI maupun operator Liga 1 yakni PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) yang memangkas gaji seluruh anggota tim hingga 75 persen. Hal itu dilakukan selama masa penundaan kompetisi berlangsung.
Menurutnya, kebijakan itu memang mesti ditempuh di tengah tuntutan kejelasan perihal nasib kompetisi. Meski di sisi lain, pasti ada sejumlah kalangan yang kurang setuju dengan keputusan tersebut.
"Kita mengacunya harus pada status force majeure saja. Karena dalam perjanjian apa pun, semua (bentuk kerja sama) bisa batal jika memenuhi unsur itu," bilang Haruna Soemitro.
Bagi eks Manajer Madura United dan Persebaya itu, skema penyelesaian hak dan kewajiban sepatutnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Terlebih jika mengacu pada status serupa saat kompetisi ISL musim 2015 silam.
"Saat ini tidak bisa dibandingkan dengan status force majeure di tahun 2015. Sehingga, baik klub maupun PSSI, tidak memiliki referensi yang cukup dalam bentuk acuan keputusannya," sambung Haruna.
Sebagaimana diketahui, PSSI telah merumuskan skema terbaik dalam pemenuhan hak dan kewajiban semua klub seperti yang tercantum pada Surat Keputusan per Jumat (27/03/20) lalu.
PSSI menghentikan kompetisi untuk sementara waktu hingga 29 Mei mendatang. Dan sebagai kompensasi, setiap klub tetap membayar 25 persen gaji setiap anggota tim, baik pemain, staf pelatih hingga ofisial sampai kick-off kembali dilanjutkan.