INDOSPORT.COM - Desakan kepada PSSI untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) belakangan mencuat. Semua ini berawal dari poin rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, Jumat (14/10/22).
Terkait desakan KLB, anggota Exco PSSI, Ahmad Riyadh, akhirnya angkat bicara. Dia menegaskan bahwa Pemerintah dan TGIPF tak bisa ikut campur mengatur pelaksanaan kongres.
Riyadh menjelaskan, keputusan untuk menggelar KLB hanya bisa datang dari klub-klub anggota PSSI selaku voters alias pemilik suara.
"KLB semua urusan PSSI dengan FIFA. Pemerintah tak bisa mencampuri. Yang berhak meminta seperti itu adalah anggota kita, voters," jelas Ahmad Riyadh, Selasa (18/10/22).
Riyadh juga mengatakan, apa yang diberikan TGIPF adalah hanya sebatas imbauan belaka. Mereka memang merekomendasikan jajaran Exco, termasuk Ketua Umum Mochamad Iriawan, untuk mengundurkan diri.
Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik meninggal maupun luka-luka, akibat Tragedi Kanjuruhan, 1 Oktober silam.
Riyadh meyakini pemerintah paham betuk batasan yang bisa mereka masuki dalam kepentingan PSSI. Dia bahkan mengklaim Presiden Jokowi bersikap sebagaimana mestinya, yakni menyerahkan mandat kepada internal federasi sendiri.
PSSI sejatinya akan melangsungkan KLB pada tahun 2023 untuk memilih kepengurusan baru lantaran masa kerja pengurus periode kepengurusan 2019-2023 sudah berakhir. Namun, sebelum itu, akan digelar Kongres Biasa pada awal tahun 2023.
"Rekomendasi itu kan kepada Presiden. Presiden sikapnya sudah jelas, Menpora juga. Urusan PSSI itu diserahkan kepada mekanisme kami. KLB tahun depan, tetap sesuai jadwal," tegas Ahmad Riyadh.