INDOSPORT.COM - Pencoretan cabor tenis meja Indonesia dari SEA Games 2023 sudah diduga sejak awal. Alasannya tentu saja berkaitan dengan dualisme organisasi.
Pasalnya, Menpora Dito Ariotedjo hanya berpatokan kepada laporan KONI Pusat dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang memang dengan sengaja mencoret tenis meja binaan PP PTMSI dengan dalih dualisme organisasi.
Padahal, secara faktual tidak ada dualisme kepemimpinan, melainkan kepengurusan ganda antara PP PTMSI (legal) dan PB PTMSI (ilegal).
Ketua Umum PP PTMSI, Oegroseno, menjabarkan hal itu dalam siaran pers resmi yang diedarkan kepada awak media, Selasa (18/4/23).
Diketahui, Menpora sudah mengumumkan 31 cabor yang diberangkatkan ke SEA Games Kamboja tanpa tenis meja. Sebuah kemalangan ketiga secara beruntun setelah edisi 2019 (Filipina) dan 2021 (Vietnam).
"Menpora yang sedang euforia masalah dengan FIFA karena dihukum ringan dan dapat membatalkan keputusan Gubernur Bali, I Wayan Koster, ternyata raja tega pembunuh mimpi atlet tenis meja potensial," kata Oegroseno.
Oegroseno melanjutkan, para atlet tenis meja potensial ini sejatinya sudah disiapkan sejak SEA Games 2019 Filipina yang dibatalkan Erick Thohir dan SEA Games 2021 Vietnam yang dibatalkan Menpora Zainudin Amali.
"Para atlet tenis meja ini punya potensi untuk bersaing di pesta olahraga dua tahunan antar bangsa se-Asia Tenggara itu," cetusnya.
"Mereka bisa menyumbang satu perunggu di SEA Games 2015 (Singapura) plus empat perunggu di 2017 (Malaysia). PP PTMSI juga sempat menjadi pelaksana cabor tenis meja Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang," tambah Oegroseno.
Sebagai bukti kesungguhan, PP PTMSI berhasil menggelar Kejuaraan Tenis Meja Internasional Asia di Yogyakarta pada 2019 yang diikuti 144 negara Asia, termasuk atlet Israel.
"Saya sedih dan kecewa tenis meja kembali dicoret. Pada atlet yang dipersiapkan menuju SEA Games 2023 sudah latihan dan bertanding di Eropa dan Asia dengan biaya ratusan juta rupiah kolaborasi PP PTMSI dengan swadaya orang tua atlet," tutur Oegroseno.