PON Jabar 2016

Kemenpora Usulkan Rp175 Miliar untuk PON Jabar

Jumat, 13 Februari 2015 09:06 WIB
Editor: Joko Sedayu
© Ratno Prasetyo/INDOSPORT
 Copyright: © Ratno Prasetyo/INDOSPORT

"Kami sudah punya rencana untuk PON di Jawa Barat minimal Rp100 miliar untuk penyelenggaraan dan sekitar Rp75 miliar untuk peralatan pertandingan. Meski belum ada surat pengajuan, kami sudah memikirkan tentang PON," kata Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, saat rapat kerja Penetapan APBN-P TA 2015 Kemenpora bersama Komisi X DPR RI, Kamis (12/02/15), seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya pada APBN-P 2015, Kemenpora menganggarkan hanya Rp15 miliar dan jumlah tersebut menuai kritik dari anggota Komisi X DPR RI, karena pada rapat dengar sebelumnya bersama Gubernur Jawa Barat dan beberapa Bupati, DPR memperjuangkan anggaran hingga mencapai Rp800 miliar.

Namun, anggaran Rp15 miliar dalam APBNP 2015 tersebut nyatanya ditingkatkan menjadi Rp175 miliar dalam RAPBN 2016 yang pembahasannya akan dimulai pada Mei 2016.

Pihak Kemenpora pun tidak menjanjikan untuk memenuhi permintaan pemerintah provinsi Jawa Barat yang menginginkan mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp800 miliar.

"Kami tidak menjanjikan sesuatu, hanya memberikan gambaran terakhir pada PON Riau, kami memberikan alokasi anggaran di angka Rp100 miliar. PON Riau terkait prasarana pada 2010 ada Rp80 miliar. Rancangan 2016 nanti minimal penyelenggaraan Rp100 miliar dan Rp75 miliar, angka tersebut bisa saja berkembang lagi," kata Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi dan Olahraga Djoko Pekik Irianto.

Terkait dengan bantuan yang diberikan kepada provinsi yang menjadi tuan rumah, Kemenpora selanjutnya akan membuat peraturan menteri sebagai standar yang harus dipenuhi oleh daerah tersebut sebelum ditetapkan menjadi tuan rumah.

"Kami sedang membuat rancangan peraturan tentang PON yang mengharuskan daerah tersebut memiliki dana pendamping berapa dana dari daerah dan dari pusat. Kalau tidak, setiap daerah nanti akan berlomba-lomba menjadi tuan rumah PON. Ujung-ujungnya, ketika sudah mendekati tenggat waktu, baru minta ke pemerintah pusat," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot Dewa Broto.

1