Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani menjelaskan mengapa payung hukum untuk Asian Games 2018 baru akan rilis akhir Desember ini.
Menurutnya pembuatan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai payung hukum untuk Asian Games 2018 bukan semata tanda tangan dari Menteri terkait,
"Masalahnya bukan cuma tanda-tangan, membuat Inpers untuk event nasional seperti ini tidak bisa terburu-buru. Inpres itu harus ada kajian hukum baik dari Mensesneg, Menpora, PMK, dan lain-lain," kata Puan usai Rakor bersama Kementrian terkait.
Ditambahkan Puan, nantinya jika Inpres sudah diketuk palu maka kerjasama kementrian terkait akan lebih sinergis dan koordinasi serta tanggung jawab jadi lebih jelas. Namun apakah Puan sudah menerima draft Inpres tersebut, ia mengatakan belum menerima secara detail,
"Saya sendiri belum terima secara lengkap draft Inpresnya karena harus lebih diperdetail lagi tupoksinya," ujar Puan.
Sementara itu, Menpora Imam Nahrawi menegaskan akan mengebut penyelesaian Master Plan, Rencana Induk dan Inpres agar segera disahkan dalam waktu dekat,
Tapi saya yakin, Rabu (9/12) ini akan dirapatkan semua level teknisnya makanya target diharapkan Desember ini selesai," jelas Imam Nahrawi.