Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang tengah melakukan persiapan pelaksanaan Asian Games 2018 berharap tak ada penyimpangan dalam semua proses penyelenggaraan kejuaraan olahraga paling akbar di Asia itu. Permintaan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk turut serta di ajang tersebut merupakan salah satu upaya antisipasi.
"Surat permintaan pendampingan kepada BPKP segera dikirimkan dan ditandatangani Pak Erick (Erick Thohir, Ketua KOI)," kata Wakil Ketua KOI Muddai Madang dikutip dari Antara.
Menurut dia, peran BPKP dalam mengelola keuangan Asian Games 2018 sangat diperlukan. Sebabnya, ajang tersebut menggunakan dana APBN yang cukup besar.
"Jika ada kejanggalan bisa secepatnya diaudit oleh pihak berwenang di antaranya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Biar semua jelas mana yang benar dan mana yang salah," kata Muddai Madang menambahkan.
KOI yang masuk dalam kepanitiaan Indonesia Asian Games Committee (INASGOC) saat ini mendapatkan sorotan dari banyak kalangan termasuk Komisi X DPR RI terkait dengan penggunaan dana sosialisasi sebesar Rp61 miliar. Penggunaan dana tersebut dinilai ada penyimpangan.
Dengan kondisi tersebut, Komisi X DPR RI meminta kepada BPK untuk melakukan audit terkait penggunaan dana yang semuanya berasal dari APBN itu. Namun, pihak KOI tetap terbuka dengan adanya rencana audit tersebut.
"Silahkan dicek oleh BPK maupun BPKP. Yang jelas anggaran tidak habis. Ada sekitar Rp30 miliar yang harus dikembalikan," kata pria yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan itu.