Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan Pemprov NTT tidak bisa memberikan jaminan kepada para atlet yang berprestasi di PON Jawa Barat untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
"Kalau daerah memiliki kewenangan untuk mengangkat PNS, maka semua atlet yang berprestasi akan diprioritaskan. Tetapi karena tidak ada kewenangan, maka pemerintah daerah tidak berani menjanjikan para atlet, termasuk atlet cabang olahraga kriket," kata Lebu Raya di Kupang seperti dikutip Antara.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan perhatian Pemerintah Daerah NTT terhadap para atlet dari cabang olahraga kriket, sebagai cabang olahraga baru yang mampu menunjukkan prestasi di PON Jawa Barat.
Cabang olahraga kriket untuk pertama kalinya berlomba di arena PON XIX 2016 di Bandung, Jawa Barat yang tidak dibiayai pula oleh APBD NTT seperti cabang olahraga lain, yang diikutsertakan dalam perhelatan olahraga amatir antarprovinsi di Tanah Air itu.
Cabang olahraga kriket ini bahkan sudah masuk di babak semifinal dan berpeluang pula menyumbangkan medali untuk NTT.
Gubernur mengatakan, tidak menjanjikan para atlet untuk menjadi PNS, tetapi pemerintah dan DPRD sepakat untuk menyiapkan bonus bagi semua atlet yang berprestasi di PON Jawa Barat 2016.
Bonus yang disiapkan itu berupa satu unit rumah dan uang tunai kepada semua atlet yang berprestasi, baik yang mendulang medali emas, perak maupun perunggu di PON Jawa Barat.
Artinya, semua atlet berprestasi memiliki hak yang sama, kecuali besaran bonus uang antara peraih medali emas, perak dan perunggu yang berbeda, katanya menjelaskan. Bonus tersebut juga diharapkan bisa dijadikan sebagai modal usaha untuk masa depan para atlet.