Anggota Komisi X DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fikri Fakih, mengungkap jika penerimaan keuangan Negara yang sempat seret di tahun 2015 dan 2016 lalu bisa berimbas pada ketersediaan dana untuk Asian Games 2018.
“Memang kita sedang kondisi sulit, sebab penerimaan negara tahun lalu 2015 dan 2016 mengalami penurunan sehingga ada langkah pemotongan internal pemerintah (berupa self blocking), baik berupa efisiensi maupun memangkas anggaran yg kurang prioritas atau mendesak,” ujar Fikri.
“Menteri dan Komisi X DPR RI sepakat agar lebih memprioritaskan anggaran yang ada untuk membayar biaya-biaya kepanitian Asian Games demi memastikan jaminan sebagai tuan rumah. Sehingga ada beberapa item bisa ditunda,” tambahnya,
Di luar urusan dana, Fikri menegaskan jika beberapa lembaga negara seperti DPR, termasuk Kementerian akan bersinergi untuk menyukseskan Asian Games 2018. Selain sukses selaku tuan rumah, kesuksesan untuk urusan prestasi juga menjadi prioritas.
Asian Games 2018 akan menelan dana kurang lebih Rp8 triliun.“Kalau menurut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2016, ada tiga hal yang kemudian harus dilakukan oleh semua Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Pelaksanaan Asian Games (PAG). Ketiga hal itu adalah sukses prestasi yang menjadi tanggung jawab dari Kemenpora, kemudian sukses penyelenggaraan, ada di Kemenpora dan INASGOG atau KOI, dan sukses persiapan sarana dan prasarana atau infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” jelas angota dewan untuk pereakilan Jawa Tengah tersebut.
“Sementara untuk sukses penyelenggaraan, saat ini memang menjadi tanggung jawab dari Kemenpora dengan KOI atau INASGOG untuk bisa menyiapkan sukses penyelenggaraan dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.
Sebagai infromasi, total dana Rp8 triliun dibutuhkan oleh panitia penyelenggara Asian Games 2018 di Indonesia (INASGOC) untuk menyelenggarakan event tersebut.
Pemerintah Indonesia berencana akan menggelontorkan total dana Rp4 triliun untuk INASGOC. Dana Rp500 miliar bakal cair setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres terkait penyediaan barang dan jasa untuk Asian Games.