INDOSPORT.COM – Komisi X DPR RI baru saja menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Zainudin Amali dan perwakilan federasi cabang olahraga melalui aplikasi Zoom, Rabu (08/04/20) kemarin.
Dalam rapat tersebut, sebagian anggota Komisi X DPR dan perwakilan cabang olahraga mengusulkan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2020 yang rencananya digelar di Bulan Oktober mendatang untuk ditunda dan digelar pada tahun 2021.
Usulan ditundanya PON Papua 2020 berkaitan dengan wabah Corona yang tengah melanda Indonesia dan hal ini juga telah didengar langsung oleh Menpora selaku perwakilan dari pemerintah.
Ada beberapa alasan yang membuat sebagian besar anggota Komisi X DPR RI dan perwakilan cabang olahraga mengusulkan PON Papua 2020 ditunda.
Salah satu anggota Komisi X DPR RI yakni Yoyok Sukawi menceritakan perihal usulan komisinya ke Menpora soal penundaan PON Papua kepada redaksi berita olahraga INDOSPORT, Kamis (09/04/20).
“Kemarin kami rapat dengan Menpora dan seluruh cabang olahraga. Pembahasan utamanya soal PON. Kami sebagian anggota Komisi X dan juga beberapa cabor mengusulkan ditunda karena saat ini kan hampir semua cabang olahraga meliburkan latihan, masak tahu-tahu main tanpa latihan,” ujar Yoyok.
“Yang kedua kalau misal dilaksanakan tepat waktu, apakah sudah ada jaminan Covid-19 di Bulan Oktober mendatang sudah berakhir,” imbuh anggota Fraksi Partai Demokrat ini.
Selain dua alasan itu, Yoyok Sukawi juga mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia tengah membutuhkan anggaran besar untuk menangani wabah Covid-19 sehingga kemungkinan besar adanya pergeseran anggaran untuk menangani wabah tersebut.
“Alasan terakhir tentu soal anggaran. Indonesia saat ini butuh dana besar untuk mengatasi Covid-19 sehingga kemungkinan anggarannya digeser untuk menangani masalah ini,” ujar Yoyok Sukawi.
Namun usulan beberapa anggota Komisi X DPR RI dan perwakilan cabang olahraga untuk menunda PON tidak bisa diputuskan langsung oleh Menpora. Penundaan PON yang bisa memutuskan adalah Presiden Republik Indonesia melalui rapat kabinet.