Indonesia Gagal Gelar MotoGP 2017, Salah Siapa?

Sebagai pihak terdepan yang berpeluang menggelar balapan MotoGP, Sentul tentu sangat merealisasikan kesempatan tersebut. Tapi, pihak pengelola melalui Tinton Soeprapto menegaskan ada beberapa hal yang memang membutuhkan dukungan dari pemerintah.

"Saya minta tolong untuk Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) juga bisa mendukung. Sebab, ini sebagai pintu promosi Indonesia. Jika masuknya saja sudah susah, orang akan malas duluan," ungkap Tinton.

"Contoh sederhananya seperti kali (sungai) disekitaran sirkuit, di situ banyak orang duduk, kalau hujan longsor. Itu harus segera dibenahi kerena bisa merugikan kita juga," sambungnya.

Selain itu, terkait masalah commitment fee atau biasa disebut dana talangan, Tinton menjelaskan bahwa uang 7 juta Euro tetap dari pemerintah dan sisanya murni menggunakan dana swasta.

"Itu sudah ada hitung-hitungannya dan pasti kembali. Karena ada banyak tahapan yang harus dilalui, rekan saya sampai ingin membayar sendiri 7 juta Euro itu dan pemerintah belakangan," ujar Tinton.

"Pembayaran 50 persen awal itu dilakukan dua bulan sebelum balapan. Sisanya 50 persen lagi seminggu setelah pertandingan," sambungnya.

Namun rupanya, proses pembayaran tersebut masih terkendala surat Keputusan Presiden (yang menjamin keberlangsungan MotoGP) yang tak kunjung ke luar hingga Juni lalu. Hal itu pun dibenarkan pihak pemerintah melalui Kemenpora.    

"Commitment fee akan digulirkan oleh pemerintah, tapi jalannya masih panjang melalui Keppres karena Kemenkeu tidak akan mengelurakan uang tanpa adanya kepastian. Saya sudah bilang kepada Sentul, Keppres itu tak pasti akan keluar pada Juni ini, mungkin pasca Juni, kami tetap ingin MotoGP sesuai schedule pada 2017," ujar Gatot S. Dewa Broto sekalu Deputi IV Bidang Olahraga Prestasi, Kemenpora.