Hukuman dalam bentuk apapun dari FIFA pasti akan berimbas kepada pemain asing di Indonesia. Kontribusi pemain asing cukup signifikan karena mereka tercatat di klub-klub di dua divisi teratas.
"Sanksi FIFA membuat hubungan Indonesia dengan dunia luar putus. Dampaknya pemain asing harus keluar," kata Valentino Simanjuntak dari Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI).
14 Desember nanti, Komite Eksekutif FIFA menggelar rapat di Tokyo, Jepang. Salah satu poin rapat ialah membahas kisruh sepakbola Indonesia, terkait perang PSSI dan KPSI.
Pemerintah melalui Pelaksana Tugas Menpora Agung Laksono membentuk tim task force untuk bernegosiasi dengan FIFA karena sulit menyatukan PSSI dan KPSI.
"Setelah pertemuan konsultasi dengan tokoh sepakbola dan olahraga nasional, kami membentuk tim yang bertugas membantu menyelesaikan permasalahan di PSSI," kata Agung.
Tim task force berisi Ketua Komite Olimpik Indonesia (KOI) Rita Subowo, Agum Gumelar (bekas Ketua Umum KONI dan PSSI), Ketua KONI Tono Suratman, serta Yuli Mumpuni dan Djoko Pekik Irianto (Kemenpora).
Pemerintah mencoba memberi penjelasan kepada FIFA tentang kemungkinan memakai UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Dengan konsultasi, pemerintah berharap FIFA tidak menafsirkan pemerintah melakukan intervensi ke sepakbola nasional.
"Yang dimaksud intervensi ini harus diperjelas. Kami juga punya undang-undang," jelas Agung.
FIFA pernah menghukum beberapa negara akibat pemerintah setempat mencampuri urusan sepakbola ataukarena FIFA merasa kredibilitasnya terganggu. Negara yang pernah mendapat sanksi FIFA adalah Yunani, Kuwait, Brunei Darussalam, Peru, Iran, Nigeria, dan Irak.