Kementerian pemuda dan olahraga membentuk satgas untuk mengurangi perpecahan di tubuh jajaran teras Pengurus Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) soal calon peserta kongres.
Beberapa anggota komite eksekutif (exco) PSSI belum sekata siapa saja yang berhak menjadi peserta kongres yang menurut rencana berlangsung di Hotel Borobudur, 17 Maret mendatang.
"Masalah pasti akan timbul. Di sini peran satgas dibutuhkan. Mereka akan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan,” kata Menpora Roy Suryo.
Tugas satgas akan mengawal mulai persiapan hingga pelaksanaan Kongres PSSI 17 Maret nanti. Keberadaan satgas bisa membantu menyelesaikan polemik, sehingga FIFA tidak menghukum Indonesia
Satgas pertama adalah unsur penasihat dengan ketua Rita Subowo (Ketua KOI), Agum Gumelar, Yuli Mumpuni, Utut Adianto, Tono Suratman, Heru Nugroho, Eko Indrajit dan Ivana Lie.
Satgas kedua adalah unsur pelaksana dengan ketua Faisal Abdullah, Yesayas Oktavianus, Victor Imanuel, Mohammad Kusaeni, Ganjar Laksamana, Bonaparta, Ferril Raymond Hattu, Apung Widiadi, Valentino Simanjuntak dan Yusuf Kurniawan.
Penyelesaian persoalan persepakbolaan nasional harus berpedoman pada solusi dari FIFA. Selain mengawal tahapan kongres, satgas akan mengawal empat poin arahan dari FIFA.
Empat poin arahan dari FIFA itu adalah penggabungan liga, revisi statuta, pengembalian 4 anggota exco PSSI dan melaksanakan kongres dengan peserta voter KLB Solo Juli 2011.
Ketua satgas unsur pelaksana Faisal Abdullah menegaskan pihaknya tidak mempunyai hak veto untuk memutuskan sebuah kasus dalam proses verifikasi calon peserta kongres.
"Kami hanya sebatas melaporkan. Jadi tidak punyak hak veto. Jika ada permasalahan, kami akan melaporkan ke menpora," jelas Faisal Abdullah.
Jika menemukan permasalahan dalam verifikasi, Faisal memastikan satgas pelaksana akan berbekal dari data Kongres Solo. Jika data masih kurang, akan berkomunikasi dengan AFC dan FIFA.