Kesepakatan itu tertuang dalam deklarasi Bandung yang dibacakan langsung di Lapangan Progresif Bandung, Jawa Barat malam ini. Isi dari kesepakatan dalam pertemuan tersebut intinya ialah melanjutkan kompetisi karena mereka merasa kewenangan verifikasi mutlak milik PSSI dan PT Liga Indonesia.
"Kita sebagai pemegang saham dari Liga sudah memerintahkan kepada PT Liga untuk melakukan upaya administratif seperti melakukan pendekatan kepada Polisi dan upaya hukum dengan memberi somasi kepada BOPI," tegas CEO Persebaya Surabaya, Gede Widiade.
Langkah yang diambil untuk melangsungkan kompetisi ini didasarkan oleh surat jawaban FIFA yang memberi wewenang penuh kepada PSSI dan PT LI selaku operator kompetisi untuk melakukan proses verifikasi terhadap klub.
"Kami akan menyesuaikan jadwal yang baru secepatnya. Kami sudah meminta kepada PT Liga untuk menyusunnya dengan menyesuaikan agenda Timnas dan jadwal Piala AFC," ujar Sekretaris Tim Persipura, Rocky Babena.
Dengan keluarnya keputusan bersama 18 klub peserta ISL 2015, PT LI juga diminta untuk tidak lagi melakukan negosiasi dengan BOPI terkait penerbitan izin pertandingan. "Urusan kami dengan PT Liga, bukan dengan BOPI. Jadi tidak ada urusan lagi dengan mereka," tutur Rocky.
Berikut Isi Deklarasi Bandung:
Menyikapi;
1. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang melarang kick off Indonesia Super League (ISL) pada 20 Februari 2015, dan menyebabkan kompetisi ISL musim 2015 berada dalam kondisi ketidakpastian.
2. Surat FIFA tanggal 19 Februari.
3. Keputusuan EXCO tanggal 19 Februari yang menyatakan kondisi ini adalah kondisi force majeur.
Maka kami, 18 klub anggota PSSI peserta ISL mengumumkan sikap kami dalam DEKLARASI BANDUNG.
Sikap Kami:
1. Memerintahkan kepada PT Liga Indonesia sebagai operator ISL untuk;
A. Tidak mengindahkan apa yang ditetapkan oleh Menpora melalui BOPI, terkait dengan persyaratan dalam penerbitan rekomendasi izin ISL- Merencanakan jadwal baru ISL 2015.
B. Melakukan penyesuaian program dalam masa transisi hingga kick off.
2. Mengambil langkah strategis lainnya untuk memproteksi bisnis klub-klub.
3. Memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi untuk mengambil tindakan atas keputusan Menpora terhadap sepakbola Indonesia yang esensi dan substansinya adalah melakukan abuse of power dengan menghambat, menghalangi, mempersulit dan melarang kami melaksanakan kompetisi.