Menurut Husain, kebijakan ini diambil sebagai langkah memproteksi dan menjembatani permasalahan yang selama ini tidak bisa diselesaikan oleh pihak individu, klub maupun keluhan dan program timnas dan pemerintah.
“Nantinya posko ga akan berbentuk fisik, tapi pengaduan bisa dilakukan online,” jelas Husain.
Melengkapi pernyataan ini, dirinya menambahkan kalau selama ini kantornya telah disambangi banyak aduan dan keluh kesah walaupun tidak mempunyai kapabilitas menjawab permasalahan tersebut.
“Meskipun bukan kantor pengaduan, sekarang ruang kantor saya memang sudah seperti pengaduan. Banyak sekali keluh kesah yang mengibaratkan kalau kami seolah Polisi. Alasan itu yang kami gunakan,” tambahnya.
Dirinya tidak mau langkah ini sebagai wacana belaka, kebijakan tersebut masih dalam pengkajiaan. Implementasinya masih digodok seraya tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) dan pihak Transmigrasi mengenai masalah ketenegakerjaan.
“Bisa saja nanti dikoordinasikan dengan APPI, karena mereka selama ini sudah bekerja untuk mendata & mengadvokasi pemain yg tidak mendapatkan haknya dengan baik,” tandasnya.
Sebelumnya, dikabarkan salah seorang pemain Korea yang bermain untuk salah satu klub Liga Indonesia, mengadu ke DPR RI karena haknya selama ini tidak dipenuhi terlebih tidak mendapat jawaban memuaskan dari klub.