Meski dibayangi ancamana evaluasi dana anggaran untuk Kemenpora, tak lantas membuat Imam melaksanakan kemauan anggota dewan. Ia malah merasa heran menghubungkan hal tersebut dengan pertemuan yang batal digelar itu.
"Saya heran kalau ini dikaitkan dengan anggaran. Kami punya tim hukum yang menganalisa semua permasalahan, semua administrasi sudah kami siapkan. Kalau pemerintah mengambil sikap seperti ini, ya kami terima," tutur Imam di depan kantornya.
Ia juga menambahkan menerima rekomendasi Komisi X DPR RI untuk bertemu PSSI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Surabaya. Akan tetapi seharusnya anggota komisi mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dan keterangan serta fakta-fakta temuan di lapangan sehingga tanpa bertindak sepihak.
"Seharusnya anggota DPR, jangan melihat orang per orang. Mestinya penjelasan mengenai ketua umum PSSI dijelaskan di Raker, Mestinya DPR melihat mengenai isu mafia bola atau temuan di lapangan yang sedang marak, DPR turut mendorong sehingga masyarakat melek," tambahnya.
Seperti yang ramai dalam pemberitaan sebelumnya, pihak Komisi X DPR RI membatalkan agenda Raker dengan alasan Kemenpora melanggar pasal 98 ayat 6 UU No 17 Jo UU No 42 tahun 2014. Selain itu, anggota DPR juga merasa dikelabuhi dengan tindakan politik Kemenpora.