Syarat tersebut merupakan satu dari sejumlah butir keputusan yang diambil dari pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Tim Ad Hoc PSSI Agum Gumelar di Istana Negara petang tadi.
“Menpora akan mengkaji dari berbagai aspek dan juga tetap mengedepankan esensi reformasi atau pembenahan tata kelola sepakbola nasional,”ungkap Gatot.
“Seandainya pilihan pencabutan surat pembekuan tersebut diambil, maka pemerintah tetap akan menyertakan sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut ada pada point ketujuh yakni, kesepakatan Kongres Luar Biasa yang sebelumnya ketua Tim Ad Hoc sepakat satu tahun, namun Menpora dalam rencana kajiannya akan meminta enam bulan,”lanjutnya.
Poin kesepakatan lainnya menyebutkan bahwa proses pengkajian yang dilakukan ini semata-mata demi kepentingan sepakbola yang lebih baik, terutama menghadapi dua event akbar yakni SEA Games 2017 dan Asian Games 2018.
“Dalam proses pengkajian apapun hasilnya nanti tidak terkait dengan masalah menang atau kalah, namun bagi kepentingan sepakbola yang lebih baik. Khususnya menghadapi Sea Games 2017 dan Asian Games 2018 selaku Indonesia sebagai tuan rumah,”tutup Gatot.