BOPI tak ingin kasus penunggakan gaji pemain terulang. Belum lagi soal pajak dari badan hukum/perusahaan yang menaungi klub yang akan ambil bagian di Indonesia Soccer Championship (ISC).
BOPI tak ingin adalagi badan hukum bodong, yang sebenarnya tidak mengoperasikan klub (Tim), dan mengemplang pajak, serta dimana tim dari klub dikelola oleh sebuah manajemen/task force tersendiri yang diluar struktur badan hukum klub.
“Kalau ISC mau dijadikan proyek percontohan, maka semuanya harus jelas dan transparan. Mulai dari sumber pendanaan, business model sampai perlindungan terhadap pemain dan karyawan lainnya serta status badan hukum/perusahaan yang menaungi klub peserta. Jangan sampai di tengah jalan malah menimbulkan banyak masalah atau mengulang masalah-masalah sebelumnya,” kata Ketua BOPI, Noor Amman.
Ketua BOPI, Noor Amman.
Sementara Sekjen BOPI, Heru Nugroho, menambahkan bahwa untuk menggelar kompetisi model liga banyak hal yang harus dilakukan.
Mulai dari memperiksa calon klub peserta yang akan ambil bagian dengan telah mengikuti standar kelayakan dasar berdasarkan regulasi AFC/FIFA untuk lisensi klub professional.
Ketentuan dan legalitas pemain asing, kontrak pemain dengan badan hukum klub, wajib sesuai dengan regulasi fifa dan juga regulasi negara (dalam hal ini UU Ketenagakerjaan), sampai kepada pemberlakukan asuransi kepada para pemain.
“Karena sifatnya kompetisi liga, maka banyak hal yang harus dibicarakan. Termasuk didalamnya terkait integritas olahraga khususnya pencegahan potensi match fixing yang masih menjadi penyakit kronis di sepak bola Indonesia sampai saat ini,” kata Heru.