Hal ini disampakkan Edy dalam pengarahannya kepada para pengurus baru PSSI periode 2016-2020 yang baru dilantik oleh Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman di Jakarta, hari ini.
"Dunia sepakbola Indonesia lain jika dibandingkan, misalnya di Eropa. Di sana tidak masalah jika tidak ada sinergi dengan pemerintah. Kalau di Tanah Air, jika tidak ada keselarasan dengan pemerintah bisa saja terjadi, misalnya, pertandingan tidak dapat berjalan karena tidak ada izin kepolisian," tutur Edy kepada para anggota PSSI usai pelantikan.
Lemahnya ikatan kerja sama dengan pemerintah juga membuat PSSI sampai saat ini belum memiliki kantor tetap dan masih harus menyewa ke pihak lain.
Kepengurusan PSSI Periode 2016-2020.
Padahal, kata pria yang juga menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat itu, negara seperti Afghanistan, yang kerap dilanda konflik bersenjata, sudah punya kantor federasi sepakbola yang tetap.
"Saat Presiden Joko Widodo mengetahui hal itu, dia langsung memerintahkan para menteri untuk mencari lahan untuk membangun gedungnya," ujar Edy.
Edy Rahmayadi sangat mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mengadakan rapat terbatas di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu, mengundang lebih dari 20 menteri, hanya untuk membahas sepak bola Indonesia dan PSSI.
Menurutnya, hal ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah PSSI. Oleh karena itu, sudah seharusnya langkah-langkah pemerintah, seperti ingin membangun lapangan sepakbola laik pakai di setiap desa dan pembinaan pesepakbola usia muda harus segera ditindaklanjuti oleh PSSI dari pusat sampai tingkat asosiasi provinsi.
"Bisa malu kita kalau tidak bisa menyikapi langkah pemerintah itu. PSSI jangan hanya kumpul saat rapat tetapi yang kerja cuma lima orang. Saya tidak mau itu. Marilah kita selesaikan persoalan ini bersama-sama," ujar Eddy.
BACA: Ini daftar lengkap susunan dan personalia organisasi PSSI Periode 2016-2020