INDOSPORT.COM - Pertandingan Liga 1 yang digelar malam hari kembali jadi perdebatan menyusul tragedi maut di Stadion Kanjuruhan. Apa saja sih memang bahayanya?
Publik sepak bola dunia khususnya di Indonesia tengah berduka menyusul adanya tragedi maut di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada Sabtu (01/10/22) malam WIB.
Insiden tragis itu terjadi usai pertandingan Liga 1 pekan ke-11 antara Arema FC vs Persebaya Surabaya. Laga bertajuk Derby Jawa Timur itu berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Bajul Ijo.
Hasil itu juga sekaligus memutus rekor buruk Persebaya yang dalam 23 tahun terakhir, tak pernah menang atas Arema FC di Malang.
Namun sayang, kekalahan ini tampaknya tidak diterima oleh oknum pendukung tuan rumah, Aremania. Mereka pun langsung meluapkan kekecewaan dengan melakukan protes turun ke lapangan.
Tidak lama kemudian, pihak keamanan Polri dan TNI yang berjaga memerikan sikap tegas, agar para suporter kembali ke tribun untuk menghindari aksi anarkis.
Akan tetapi jumlah suporter yang turun justru semakin bertambah hingga sulit dikendalikan, sehingga aparat melepaskan tembakan gas air mata, guna mengendalikan massa.
Sayangnya, gas air mata tidak hanya ditembakan ke lapangan untuk membubarkan massa yang turun, tapi juga di area tribun penonton.
Hal itu kemudian memicu kepanikan, dan membuat suporter berlarian ke arah pintu keluar.
Alhasil, terjadi penumpukan massa. Desak-desakkan pun tak terelakkan hingga jatuh banyak korban jiwa.
Banyak yang meninggal karena terinjak injak penonton yang berebut untuk keluar stadion.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan jumlah korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan Malang sebanyak 125 orang.
Listyo mengatakan sebelum dilakukan pembaruan, data yang disebutkan sebanyak 129 orang, namun setelah proses verifikasi diketahui ada data ganda.
Akibat insiden ini, PSSI langsung melakukan penghentian sementara kompetisi Liga 1 untuk melakukan investigasi terhadap tragedi Kanjuruhan ini.
Selain PSSI, berbagai pihak juga menerjunkan tim untuk investigasi, di antaranya Polri, Komnas HAM, LPSK.
Hingga Pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.