Dana Minim, Prestasi Dituntut, Ini Potret Olahraga Nasional

Posisi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI), Sandiaga Uno, tengah diguncang setelah para Ketua Komisi Teknik (Komtek) cabang aquatik mendesaknya untuk mundur. Sandiaga Uno dinilai telah melanggar AD ART kepengurusan PB PRSI dan tak memiliki kepedulian terhadap organisasi yang dipimpinnya.

Kisruh yang terjadi di tubuh PB PRSI dilatari oleh ketidakpedulian pemimpin dalam mengangkat prestasi atlet dan cabang olahraga yang dibinanya. Saat terpilih menjadi ketua, pera pengurus PRSA memiliki ekspektasi lebih jika Sandiaga akan mampu memberi dukungan penuh termasuk urusan dana mengingat ia merupakan seorang pengusaha sukses.

Namun yang terjadi justru cabang olahraga di tubuh PB PRSI terbengkalai karena banyak dari perngurus yang harus merogoh kantong pribadi untuk mendanai atlet mereka. Baik saat berlaga di event nasional maupun internasional, atau sekadar membeli peralatan yang wajib dimilik atlet.

Hal serupa terjadi di tubuh Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).  Tak adanya dukungan penuh dari pihak pemerintah dalam hal ini KONI membuat prestasi atlet panjat tebing Indonesia sulit berkembang. 

“Tidak rutin mengirim. Kendala dana sih biasanya yang jadi penyebab, jarang dana yang diajukan untuk ikut turnamen itu disetujui 100 persen biasanya hanya sebagian. Sayang sih sebenarnya kalo kita absen mengikuti turnamen panjat tebing karena itu bisa berimbas ke peringkat dunia yang turun jika tidak rutin mengikuti turnamen,” lanjutnya.

Kondisi miris juga dialami PSSI. Drama dimulai dari pembekuan organisasi tersebut, berhentinya kompetisi Liga Indonesia, ancaman sanksi berat FIFA yang akan kembali dijatuhkan, hingga terakhir penetapan tersangka Ketua PSSI versi Munas Surabaya, La Nyalla Mataliti. 

Namun sebenarnya, perlukah Kemenpora sebagai utusan pemerintaj terlibat terlalu dalam terkait urusan PSSI? Seperti diketahui dalam statuta dan regulasi  FIFA tercantum jelas jika tak boleh ada intervensi pemerintah untuk urusan sepak bola.

“Yang sibuk diurus PSSI. Untuk urusan olahraga prestasi serahkan ke federasi. Dia (Menpora, Imam Nahrawi) tidak punya keahlian di sana. Seharusnya pemerintah mengurusi hal penting yang juga ada di Undang-undang olahraga nasional, yakni membuka akses agar masyarakat indonesia bisa memnikmati fasilitas olahraga,” ujar pengamat olahraga Anton Sanjoyo.

“Pemerintah gak punya dana untuk membangun, yang berperan besar justru swasta yang karena tidak ada intensif maka akan lebih menitikberatakan ke pencarian keuntungan,” tambahnya